Beranda News Nasional Komite Nasional Garda Nawacita Harap Track Record Jadi Poin Penting Terima Sekjen...

Komite Nasional Garda Nawacita Harap Track Record Jadi Poin Penting Terima Sekjen KPK Baru

WIB
200 views
| Estimasi Baca: 1 menit
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Komite Nasional Garda Nawacita mengingatkan kepada para anggota dan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk lebih teliti dalam proses seleksi calon Sekertaris Jenderal KPK.

Diketahui, terdapat 6 nama calon yang kuat pada seleksi tersebut diantaranya, Muhammad Zeet Hamdy Assovie, Prasetyo, Roby Arya Brata, Tuty Kusumawati, U Saefudin Noer, dan Winarni Dien Monoarfa.

Menurut juru bicara KN Garda Nawacita, Ibrahim Malik Fatsey menyatakan, bahwa soal track record bakal calon sekjen KPK dalam proses penyeleksian calon sekjen KPK menjadi poin yang paling penting dipahami.

“Sangat penting KPK menelusuri rekam jejak 6 nama itu. Dia yang harus bersih dan memiliki dedikasi penegakan hukum dan terlepas dari pelanggan hukum,” ucap Ibrahim di Gedung Joang Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/18)

Selain itu, menurut dia lembaga hukum KPK sangat penting untuk dijaga ketat, karena diduga akan menjadi pintu kuat untuk para koruptor menusuk masuk guna menggelapkan pelanggaran hukum (kepentingan).

Aktivis Mahasiswa yang karib disapa IMF itu juga menyarankan, KPK juga harus memiliki tim khusus guna menelusuri lebih jauh rekam jejak alias track record dari bakal calon sekjen KPK. Sebab, ia khawatir penelusuran yang dilakukan Pansel KPK tak terlalu tajam bahkan masuk angin alias terciduk kepentingan sekelompok pemegang kendali kekuasaan.

“KPK harus punya tim khusus di luar anggota untuk telusuri lebih jauh seberapa bersih para calon anggota tersebut,” ulasnya.

IMF juga mengharapkan KPK tetap terus mengacu pada semangat Nawacita Poin 4 dan terus memburu koruptor di negeri ini.

“Kami mengharapkan, KPK menjadi benteng terakhir dari semangat pemberantasan korupsi bagi negeri ini. Terlalu banyak kasus korupsi yang sama-sama kita tahu banyak melibatkan pejabat tinggi negara baik pusat hingga daerah. Olehnya, KPK jangan sampai masuk angin,” tutupnya. []