Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota – Rapat Paripurna DPD yang telah berlangsung sejak pukul 09.00 WIB pagi hingga saat ini masih terus berlangsung. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan didampingi oleh Faroek Muhammad. Sebanyak 132 senator hadir dalam agenda rapat tersebut, yakni dari 33 provinsi di Indonesia.

Salah satu agenda rapat paripurna ini adalah, laporan dari Badan Kehormatan DPD mengenai status Ketua DPD Irman Gusman yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan suap kuota impor gula di Bulog Sumatera Barat.

Dalam laporannya, Ketua Badan Kehormatan AM Fatwa menyatakan, Badan Kehormatan DPD telah mengeluarkan keputusan nomor 11 tahun 2016 tanggal 19 September yang memutuskan pemberhentian Saudara Irman Gusman dari jabatan ketua DPD RI, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dilain hari ada kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

“Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Saudara Irman Gusman dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI,” tegas AM Fatwa dihadapan anggota DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Usai Fatwa membacakan keputusan Badan Kehormatan DPD, beberapa anggota DPD mengajukan interupsi terkait keputusan BK tersebut.

Seperti yang dikatakan salah seorang anggota DPD. Dalam interupsinya, menyatakan, bahwa pembacaan surat pemberhentian terhadap Irman Gusman, bukan dibacakan pada paripurna seperti ini, tetapi harus dibacakan pada paripurna luar biasa.

“Terima kasih kepada ketua Badan Kehormatan DPD yang telah membacakan laporannya, tetapi saya ingin menanggapi bahwa sesuai dengan pasal 54 tatib, keputusan pemberhentian bukan dibacakan pada paripurna seperti ini, tetapi pasal 54 untuk diadakan paripurna luar biasa, jadi pembacaan surat keputusan tersebut bukan pada tempatnya,” ujar Bahar Ngitung asal Sulawesi Selatan.

Sementara Gozali Abbas anggota DPD asal Aceh memberikan apresiasi dengan keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan.

“Sebagai teman memang kita sangat prihatin dengan kasus yang menimpa Irman Gusman, dan saya juga mendukung Badan Kehormatan,” ungkap Gozali Abbas.

Sedangkan anggota DPD, Djasarmen Purba asal Kepulauan Riau menyatakan, bahwa keputusan yang telah dibacakan oleh Badan Kehormatan, seharusnya dibacakan sesudah ada pra peradilan yang akan diajukan oleh pihak keluarga Irman Gusman.

“Saya secara pribadi menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami oleh Irman Gusman, oleh karena itu, sebaiknya keputusan ini, dilakukan setelah ada putusan praperadilan,” jelasnya. [ike]