Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Wakil Ketua Badan Pengembangan Kapasistas Kelembagaan (BPKK) DPD, Intsiawati Ayus mengakui jika hasil Amandemen Undang-undang 1945 lalu masih banyak kekurangan, salah satunya tidak adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang jelas.

“Memang ada kekurang pasca amandemen sebelumnya. Jika bicara sistem ketatanegaraan kita membutuhkan amandemen yang konprehensif,” kata Intsiawati dalam diskusi publik “Menguji Komitmen MPR Tentang Amandemen UUD 1945” di Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Desakan Amandemen tersebut juga dikatakan Instiawati bergulir dari berbagai suara, bahkan dari pemerintah daerah. Betapapun, DPD harus menyampaikan sebagai salah satu fungsi keberadaan Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia.

“Daerah sangat membutuhkan DPD sebagai penyambung lidah,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR Unsur Kelompok DPD, Farhan Hamid menyampaikan bahwa, selama ini tidak pernah ada sidang yang mengurus UUD 1945. Sehingga munculah implikasi pasca reformasi, yakni semua bergerak sesuai dengan caranya masing-masing. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sebagainya.

“Presiden, gubernur, dan lainnya berjalan masing-masing, maka kemana negara ini nantinya,” ujarnya.

Dari dasar itu pula, timbulah semangat penghidupan lagi terhadap GBHN untuk mengontrol roda pemerintahan dan arah negara sehingga jelas relnya kemana. (rel)