Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa tidak ada kriminalisasi terhadap ulama termasuk juga dengan kasus yang menyeret penceramah bernama Ustadz Zulkifli Muhammad Ali.

“Prinsipnya sekali lagi, Polri tidak melakukan kriminalisasi ulama,” tegas Kapolri di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2018).

Ia mengatakan jika tidak bisa disebutkan kriminalisasi manakala tidak ada persoalan hukum yang dilanggar. Namun jika bisa saja kasus tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum, maka hal itu murni persoalan hukum dan bukanlah kriminalisasi.

“Kriminalisasi itu, kalau ada perbuatan yang dia tidak diatur dalam hukum pidana, dipaksakan dipidana, itu namanya kriminalisasi. Tapi, kalau perbuatan itu, diatur dalam hukum pidana, dilakukan proses, itu namanya penegakakan hukum,” terangnya.

Alasan pemeriksaan terhadap Ustadz Zulkifli Muhammad Ali tersebut dilakukan lantaran adanya ceramah yang viral terkait dengan informasi yang perlu dipertegas, khususnya terkait dengan isi ceramah dai tersebut yang menyebutkan adanya pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia di dua negara yakni Prancis dan China.

“(Dari) Tiongkok dan Paris 200 juta (lembar KTP), datanya benar tidak?,” ujar Tito.

Bagi aparat kepolisian sebagai instansi penegak hukum, Kapolri pun menegaskan jika upaya pemeriksaan terhadap Ustadz Zulkifli Muhammad Ali tersebut hanya untuk membuktikan apakah isi konten ceramahnya tersebut benar atau tidak dan memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Jika informasi yang disampaikan tersebut hanyalah asumsi dan karangan belaka, Kapolri khawatir akan ada asumsi liar di kalangan masyarakat yang tidak paham dengan persoalan tersebut, apalagi masyarakat mudah mempercayai isi ceramah yang disampaikan oleh ustadz maupun ulama dalam konteks aqidah dan agama.

“Karena data ini, sangat-sangat berbahaya dan bisa memprovokasi publik, bagi masyarakat yang tidak paham. Bayangkan, apa mungkin 200 juta KTP dibuat di Prancis. Kami dari kepolisian belum dengar itu. Maka kita ingin mengklarifikasi, apakah data dari yang bersangkutan valid, sah, sumbernya dari mana, atau sekadar asumsi,” tutur Kapolri.

“Ini publik, publik ini, sangat menghargai ulama. Ulama adalah tokoh panutan. Apa yang disampaikan ulama, seringkali didengar, diikuti, dan dicerna oleh publik. Oleh karena itu, publik harus diberikan data yang akurat dan kredibel,” imbuhnya. (*)

 

Berikut ceramah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang dipertanyakan Polisi.