Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai bahwa Badan Pengawas Pemilu harus aktif dalam mendapati kasus pelanggaran Pemilu yang ada, meskipun itu berasal dari salah satu kandidat Capres/Cawapres.

“Bawaslu terikat untuk menegakkan aturan Pemilu. Jika ada kesalahan harus diproses dan tanpa pandang bulu. Bukankah begitu seharusnya,” kata Hari Purwanto kepada Redaksikota, Minggu (18/8/2018).

Apalagi dalam sebuah kesempatan usai bertandang ke rumah Soetrisno Bachir beberapa waktu yang lalu, Hari mengatakan Sandiaga Uno sempat mengakui kebenaran ucapan Andi Arief bahwa ada uang Rp500 juta untuk masing-masing partai politik sesaat sebelum dirinya terpilih menjadi Cawapres Prabowo, pun dikatakan Sandi uang itu bukan mahar politik melainkan dana kampanye.

“Ini pengakuan awal bisa menjadi dasar Bawaslu bertindak. Memangnya Bawaslu masih nunggu apa lagi. Jangan sampai dibilang bawaslu banci dan sedang ompong menghadapi kasus Sandi,” tegasnya.

Selain Hari Purwanto, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan dugaan mahar yang diberikan Sandiaga Uno agar menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto sudah masuk ke ranah hukum. Untuk itu, mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Presiden Megawati ini meminta penegak hukum untuk mengusut dugaan mahar tersebut.

“Oleh karena apa yang dikatakan saudara Andi Arief itu diakui Pak Sandiaga Uno bahwa uang itu memang ada, tapi tidak dalam bentuk mahar tapi untuk dana kampanye katanya begitu. Nah ini kan jadi persoalan hukum,” kata Yusril di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/8).

Dugaan mahar ini pertama kali dilontarkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menuding Sandiaga menyerahkan mahar masing-masing Rp 500 miliar kepada PAN dan PKS agar diusung oleh kedua parpol tersebut dan Gerindra sebagai cawapres. Bahkan, Andi Arief menyebut Prabowo sebagai ‘jenderal kardus’ lantaran berubah sikap hanya karena uang.

Yusril menyatakan, aparat penegak hukum perlu mengusut kasus ini untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana. Dengan demikian, dugaan tersebut tidak berkembang menjadi isu politik dan bahkan fitnah.

“Nah ini kan jadi persoalan hukum, kalau dana kampanye itu diberikan kepada siapa, jumlahnya berapa dan karena ini sudah menjadi masalah hukum saya kira lebih objektif kalau aparat penegak hukum melakukan kajian terhadap masalah ini ya. Melakukan penyelidikan lebih dulu apakah cukup ini sebuah tindak pidana atau tidak,” katanya.