terorisme, teror
*istimewa
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan kebutuhan yang mendesak melihat situasi nasional saat ini, dimana terorisme semakin merajalela.

“Dengan kondisi yang kita lihat, kondisi keamanan beberapa waktu itu ya desakan masyarakat besar sekali untuk mendapatkan payung hukum yang defenitif dari ancaman terorisme,” kata Eddy dalam keterangannya kepada wartawan di DPP PAN, Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018).

Ia pun menyayangkan persoalan pengesahan RUU Antiterorisme tersebut justru malah menimbulkan polemik yakni pro dan kontra di kalangan masyarakat, sementara RUU tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat dari berbagai tindakan dan aksi terorisme di Indonesia.

“RUU terorisme sebaiknya memang dari dulu membutuhkan pembahasan supaya segera tuntas ya,┬átapi justru yang beredar di masyarakat adalah polemik menunjuk hidung siapa yang bersalah, entah dari pemerintah ataukah dari DPR,” ujar Eddy.

Dan untuk meredam polemik semacam itu, sebaiknya dari pihak pemerintah dapat membahasnya secara internal demi menghindari kegaduhan masyarakat yang tak berarti.

“Saya pikir seluruh pihak duduk bersama (menyikapi) isu yang ada itu apa.┬áJika isu itu terkait dengan defenisi siapa yang bertanggung jawab atas pemberantasan terorisme, sebaiknya dibahas secara bersama,” tuturnya.

Ia memberikan pengertian kepada masyarakat agar bisa bersama-sama dengan pemerintah melakukan pemberantasan terorisme di Indonesia.

“Itu yang paling penting kita sebagai masyarakat biasa jangan sampai nanti adanya ancaman terorisme itu tidak bisa ditangani oleh aparat, karena payung hukumnya belum efektif,” tegasnya.

Sementara terkait dengan masih belum rampungnya RUU Antiterorisme di DPR, ia menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepada seluruh fraksi di DPR RI termasuk kepada Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).