Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti geram dengan sikap Sandiaga Salahuddin Uno yang asal berbicara ketika blusukan ke Indramayu bertemu dengan para penangkap ikan di sana.

Menurut Susi, janji kampanye Cawapresnya Prabowo Subianto tersebut asal bicara dan tidak mendidik masyarakat. Padahal secara regulasi sudah jelas mengenai perijinan bagi para pelaku penangkap ikan.

“Mas Sandi Uno harus tahu UU Perikanan, nelayan itu kapal di bawah 10 GT. Kapal yang urus ijinnya di KKP Pusat itu kapal di atas 30 GT. Kapal di atas 30 GT itu penghasilannya sudah di atas Rp30 Miliar per tahun, bukan UMKM, bukan nelayan,” kata Susi di kantornya, Rabu (17/10/2018).

Menteri lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini pun memberikan pemahaman kepada Sandiaga Uno, bahwa yang disebut nelayan adalah para pelaku penangkap ikan yang menggunakan jenis kapal di bawah 10 GT (Gross Tonnage). Bahkan mereka pun tidak perlu ijin untuk menangkap ikan.

“KKP sejak tanggal 7 November 2014 sudah membebaskan semua ijin-ijin untuk kapal di bawah 10 GT. Yang 10 GT sampai 30 GT, ijinnya tidak ada di Kementerian, adanya di Provinsi. Kapal di atas 30 GT sampai 70 GT penghasilannya sudah di atas Rp10 Miliar. Di atas 100 GT pasti Rp15 Miliar ke atas, bukan UMKM, bukan nelayan namanya,” tegas Susi.

Untuk itu, Susi pun mengingatkan kepada Sandiaga Uno atau siapapun yang ingin menggoreng isu sektoral ekonomi perikanan tidak memelintir konten hanya untuk menarik dukungan publik semata.

“Jadi jangan asal ngomong dulu, belajar dan baca UU Perikanan baru berkomentar. Saya tidak suka isu sektoral ekonomi perikanan dibawa ke politik, saya marah,” pungkasnya.

Janji Manis Sandi ke Penangkap Ikan

Perlu diketahui bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 lalu, Sandi blusukan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Indramayu, Jawa Barat. Di sana, Sandi mendengarkan keluhan masyarakat soal rumitnya mengurus perijinan bagi para nelayan.

“Kami berjanji Kesejahteraan nelayan akan lebih baik. Catat, jika Allah mengijinkan saya dan Pak Prabowo memimpin bangsa ini, Proses perijinan ini akan saya pangkas birokrasinya. Sehingga nelayan bisa melaut,” kata Sandiaga di lokasi, lewat siaran pers diterima, Rabu (10/10).

Salah satu yang mengeluhkan proses perijinan penangkapan ikan (SIPI) tersebut adalah seorang warga bernama Hariri. Ia mengaku kapal yang disewakan bisa menampung 16 orang. Sementara ketika dirinya tidak mendapatkan ijin untuk operasional kapal tersebut, maka potensi nelayan menganggur pun akan semakin besar.

“Satu kapal itu disewakannya bisa memperkerjakan 16 orang nelayan. Rata-rata mereka menghidupi, 4 orang, terdiri dari satu orang istri dan dua orang anak. Bila tidak melaut, maka 64 orang bisa tidak makan di hari itu. Kasihan kan pak,” keluh Hariri.

Untuk memperkuat kampanyenya dan mendapatkan suara rakyat, Sandi pun menegaskan bahwa keluhan tersebut akan dibereskan dan ijin akan dipermudah lagi. Ia akan merealisasikan janji kampanyenya tersebut ketika resmi menjadi Wakil Presiden di Pilpres 2019 nanti.

“Kalau ini terus dikembangkan akan membuka lapangan kerja. Prabowo-Sandi tidak akan pernah melupakan janji kampanye,” ucapnya.

(red/ibn)