Mahyudin Rumata
Ketua Bidang Agraria dan Kemaritiman PB HMI, Mahyudin Rumata. [foto : Redaksikota]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua Bidang Agraria dan Kemaritiman Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI), Mahyudin Rumata menegaskan bahwa reklamasi termasuk yang ada di teluk utara Jakarta sama sekali tidak ada kepentingannya untuk rakyat secara meluas, melainkan hanya untuk kepentingan pengembang dan koorporasi semata.

“Saya katakan kajian soal reklamasi teluk Jakarta itu sudah clear lah. Bahwa reklamasi itu bukan untuk kepentingan rakyat, akan tetapi kepentingan koorporasi,” kata Mahyudin Rumata dalam diskusi publik Obrolan Rakyat (OBRAK) menyikapi “Tiga Tahun Jokowi-JK Antara Nawacita dan Realita” di Up2Yu Resto and Caffe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

Ia memberikan catatan bahwa pemerintahan Joko Widodo juga sudah mengingkari slogan Nawacita yang sempat digembor-gemborkan dalam kampanye Pilpres 2019 lalu. Dimana salah satu poin dalam Nawacita tersebut adalah; menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Jika memang Negara hadir untuk rakyat, maka reklamasi tersebut tidak akan ada lantaran masyarakat di pesisir kota Jakarta yang tergusur dari kehidupan aslinya sebagai nelayan.

“Misal saja soal reklamasi. Saat ini masyarakat di Muara Angke dan Cilincing tergusur. Reklamasi akan gusur masyarakat kecil. Reklamasi ini dipastikan nelayan atau masyarakat yang ada di sekitar laut reklamasi akan kehilangan mata pencaharian,” terang Mahyudin.

Selain itu, bagi nelayan atau masyarakat pesisir Jakarta pun yang menjadi pihak paling dirugikan. Mahyudin pun mengatakan jika nelayan harus berlayar lebih jauh hanya untuk mendapatkan tangkapan ikan untuk menafkahi keluarga mereka. Melihat dari itu lah, ia menegaskan jika reklamasi tersebut jelas hanya untuk kepentingan pengembang semata.

“Reklamasi itu hanya untuk kepentingan pengembang saja. Rakyat diabaikan, apalagi sampai memaksa rakyat harus berlayar jauh untuk sekedar mendapatkan tangkapan ikan. Ini hanya untuk kepentingan segelintir orang saja,” tukasnya.

Lebih lanjut, Mahyduin juga menyoroti terkait dengan ketidakjujuran pemerintah terkait dengan keperuntukan proyek reklamasi tersebut. Bahkan data real terkait dengan orang-orang yang akan menempati bangunan di atas tanah reklamasi tersebut juga tidak pernah bersedia dibuka oleh pemerintah pusat sendiri.

“Sampai saat ini juga kita tidak bisa mendapatkan data dan penjelasan lengkap, siapa saja yang akan menempati pulau-pulau reklamasi itu, semuanya masih kabur,” tandasnya.

Terakhir, Mahyudin pun memberikan catatan bahwa bangsa Indonesia sama sekali tidak menentang adanya investasi. Namun ia menegaskan jika rakyat hanya ingin tetap mendapatkan perlindungan dari negara di balik kepentingan investasi tersebut.

“Oke, kita tidak boleh menentang investasi, karena investasi itu untuk pembangunan. Tapi kenapa kepentingan rakyat tidak diperhatikan. Ingat, negara ini punya rakyat, bukan punya pak Jokowi atau pak JK. Mereka berdua itu hanya diamanahkan untuk mengelola saja,” tegas Mahyudin.