LBH Jakarta
Polisi membubarkan paksa massa aksi yang menyerang gedung LBH Jakarta. [foto : istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua SETARA Institute, Hendardi menegaskan bahwa ada pelanggaran hukum yang terjadi pada peristiwa penyerangan kantor LBH Jakarta pada hari Minggu (17/9/2017) malam kemarin. Menurutnya, tindakan para ormas tersebut masuk dalam agenda persekusi yang ditujukan untuk sebuah kegiatan ilmiah pengungkapan fakta sejarah yang dianggap sangat tidak dibenarkan.

“Tindakan persekusi atas kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan mempromosikan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejahatan kemanusiaan pada 1965, merupakan gerakan by design yang ditujukan untuk tujuan politik dan menciptakan instabilitas politik dan keamanan,” kata Hendardi dalam siaran persnya yang diterima Redaksikota, Senin (18/9/2017).

Bagi Hendardi, ideologi komunis tidak akan bisa bangkit lagi di Indonesia, karena secara de jure, paham tersebut sudah jelas terlarang di Indonesia. Namun jika isu PKI tersebut masih terus digulirkan, Hendardi melihat ada kepentingan politik yang memang sengaja dimainkan.

“Kebangkitan PKI adalah ilusi tetapi terus dikapitalisasi sebagai alat politik penundukan,” tukasnya.

Selain itu, Hendardi juga menegaskan bahwa mayoritas masyarakat yang ikut dalam kegiatan aksi dan protes terhadap kegiatan yang terjadi di LBH Jakarta adalah kelompok yang selama ini dianggap intoleran dan radikal. Ia pun meyakini bahwa ada interuksi tertentu sehingga massa tersebut bisa datang dan anarkis di LBH Jakarta tersebut.

“Kelompok penyerang adalah organ-organ intoleran yang selama ini menebar teror atas ketertiban dan bekerja atas desain aktor lain yang mengendalikannya,” pungkasnya.

Untuk itu, Hendardi pun meminta kepada aparat kepolisian juga mengusut tuntas dalang dan aktor intelektual dari gerakan penyerangan kantor LBH Jakarta tersebut, yang mayoritas diketahui berasal dari elemen Front Pembela Islam, Bamus Betawi dan Laskar Merah Putih (LMP).

“Aparat kepolisian tidak boleh berhenti hanya mengamankan beberapa aktor lapangan saja atas peristiwa penyerangan kantor YLBHI tetapi harus mencari aktor intelektual di balik peristiwa itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hendardi juga menilai ada peran seseorang atau kelompok yang memang menjadi pemain utama dalam kasus penyebaran konten hoax dan hatespeech, sehingga kondisi sosial semakin tidak stabil kemarin. Dan target dari pengaruh tersebut adalah pemerintahan Joko Widodo saat ini.

“Indikasi keterlibatan individu dan organisasi jelas bisa ditelusuri dari hoax-hoax yang selama ini diproduksi dan disebarluaskan, yang pada intinya bertujuan melemahkan kepemimpinan Jokowi,” nilainya.