Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyikapi reaksi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang mencoba mengintervensi hukum dengan menekan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak menggubris laporan Andi Arief terkait dugaan mahar politik bakal cawapres Sandiaga Uno.

Menurutnya, lembaga negara tidak boleh ditekan dengan apapun untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sendiri. Hari pun meminta agar Bawaslu bekerja juga sesuai dengan regulasi yang ada yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Bawaslu harus bekerja secara profesional (Bertugas, Berwenang dan Berkewajiban) mengacu pada UU No 7 Tahun 2017. Bahkan Bawaslu bisa segera mengajak PPATK untuk menelusuri ‘Dana Kampanye’ sesuai kesepakatan kerjasama yang dituangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU),” kata Hari Purwanto dalam keterangannya yang diterima wartawan, Sabtu (18/8/2018).

Aktivis 98 ini juga menilai bahwa kredibilitas Bawaslu sebagai lembaga negara dan panitia pemilu dipertaruhkan. Jika sampai Bawaslu tak berkutik dengan tekanan untuk tidak menegakkan aturan main dalam pemilu, Hari menganggap negara dalam konteks ini terbukti lemah.

“Bawaslu jangan mau diintervensi oleh pihak manapun, bawaslu tidak bisa ditekan apalagi oleh kacung dari perorangan atau kelompok tertentu. Bawaslu bisa langsung bergerak untuk menelusuri pemberian Dana Kampanye atas ucapan kejujuran dari Sandiaga Uno,” tuturnya.

Banyak dugaan yang bisa dialamatkan kepada Sandiaga Uno dalam konteks dugaan mahar politik sebesar Rp1 triliun untuk diberikan kepada dua partai politik yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Apalagi ketika kasus itu muncul dari “mulut” petinggi Partai Demokrat yakni Andi Arief, bahwa ada sejumlah uang yang diklaim sebagai mahar politik untuk memuluskan niat Sandiaga Uno menjadi Cawapres pilihan Prabowo Subianto, Hari menegaskan bahwa kapasitas Sandi saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta aktif.

“Apalagi ucapan kejujuran dari Sandiaga Uno tersebut dalam posisi masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bawaslu bisa secara langsung meminta PPATK untuk menelusuri Dana Kampanye tersebut agar penyelenggaraan Pilpres 2019 tidak dinodai pemberian Dana Kampanye yang melebihi batas pemberian sesuai UU No 7 Tahun 2017,” tegasnya.

Perlu diketahui, bahwa Sekretaris Dewan Pembina ACTA, Said Bakhri telah mendatangi kantor Bawaslu dalam kepentingannya memberikan surat permintaan agar Bawaslu mengabaikan kasus mahar politik Sandi sebesar Rp500 miliar ke PKS dan PAN.

Said menilai tudingan Andi Arief soal uang total Rp1 triliun itu tidak benar dan tidak pernah terjadi

“Kami berharap dengan adanya legal opini yang kami sampaikan pada Bawaslu agar dapat disikapi dengan bijak. Harusnya tidak dapat diterima laporan tersebut,” kata Said Bakhri di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis (16/8).

Laporan tersebut menurut Said tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 228 UU Pemilu. Tudingan yang dilontarkan elite Demokrat Andi Arief juga dinilai tidak masuk dalam kategori mahar.

“Karena apa, karena tidak memenuhi unsur sebagaimana yang disampaikan dalam UU pemilu. Dalam hal ini tidak bisa dikualifikasikan masuk dalam mahar dan pasal 228 (UU pemilu),” kata Said.

Said mengatakan tudingan dari Andi Arief tidak sesuai. Karena itu, Said meminta Bawaslu untuk dapat menyikapi laporan tersebut dengan baik.

“Apa yang dilakukan Pak Sandiaga Uno sebagaimana yang dinyatakan Pak Andi Arief tidak sesuai dengan apa yang diberitakan. Oleh karenanya kami berharap bahwa pihak Bawaslu bisa menyikapinya dengan bijak bahwa laporan tersebut harusnya tidak bisa diterima,” kata Said.

(red/sh)