Yusril Ihza Mahendra
*istimewa
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa hari ini dirinya akan datang ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam agendanya itu, Yusril mengatakan akan menyerahkan berkas gugatan peninjauan kembali (judical review) terhadap Perppu Ormas.

“Wartawan yang ingin meliput, kami persilahkan datang langsung ke Gdg MK di Jln Merdeka Barat, jam 15.00 sore nanti. Kami mengajukan permohonan ini karena kami menganggap Perpu ini baik secara formil maupun materil bertentangan dengan UUD 45,” kata Yusril di akun Twitternya, Selasa (18/7/2017).

Yusril menilai bahwa Perppu yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut tidak sesuai, sehingga dirinya merasa harus melakukan perlawanan melalui jalur konstitusi tersebut.

“Kami menolak kehadiran Perpu ini dengan cara mengajukan perkara ke MK. Kami melawan menggunakan cara2 yang damai, sah dan konstitusional. Karena itu tidak seorangpun yang dapat menghalangi langkah kami,” tukasnya.

Selain itu, Yusril pun menegaskan langkah tersebut untuk memenuhi tantangan Presiden Joko Widodo yang mempersilahkan bagi siapapun yang tidak sepakat dengan Perppu tersebut, agar bisa menempuh jalur konstitusi.

“Karena Presiden Jokowi meminta kamk agar kami membawa Perpu ini ke pengadilan, permintaan itu kami penuhi. Kami juga berhak meminta Pemerintah dan aparat keamanan negara juga melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Yusril yang merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut menegaskan, bahwa pihaknya memasrahkan seluruh hasil keputusannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita berhadapan di pengadilan saja dalam posisi yang setara. Biarkan MK yang memutuskan Perpu ini layak atau tidak untuk dipertahankan,” tegas Yusril.

Diketahui, Yusril merupakan kuasa hukum yang memang secara khusus ditunjuk oleh DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk melawan Perppu Nomor 2 tahun 2017. Dalam perppu tersebut memang dengan tegas, pemerintah memberikan batasan kepada semua ormas yang ada di Indonesia, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan menyebarkan faham maupun ajaran separatis.

“Pak Labib ini memberikan kuasa kepada saya untuk melakukan perlawanan atas terbitnya Perppu ini. Dan perlawanan yang dilakukan itu adalah perlawanan yang sah dan konstitusional,” terang Yusril di kantor DPP HTI, Crown Palace, Jalan Dr. Soepomo SH, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017) malam.

Bahkan sejak ditunjuk sebagai Kuasa Hukum HTI itu, Yusril yang juga pakar hukum tersebut menyampaikan jika dirinya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak termasuk anggota DPR terkait dengan Perppu tersebut.

“Kita sejauh ini sudah ada komunikasi dengan beberapa anggota DPR, meminta tanggapannya tentang Perppu itu,” terangnya dalam kesempatan tersebut.