Beranda News Nasional Ini Penyebab LPSK Minta Prabowo-Sandi Didiskualifikasi dari Pilpres 2019

Ini Penyebab LPSK Minta Prabowo-Sandi Didiskualifikasi dari Pilpres 2019

101 views
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Laskar Pengemban Suara Kedaulatan (LPSK) meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianti dan Sandiaga Salahuddin Uni karena dinilai terlibat secara Terstruktur Sistemasif dan Masif (TSM) terhadap huru-hara yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam aksinya, massa LPSK mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena adanya upaya pelanggaran Pemilu dan dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan nomor urut 02 tersebut.

Ichal Lubis mengatakan hal itu terlihat mulai dari para loyalisnya diduga terlibat sebagai dalang kerusuhan 22 Mei 2019, adanya dugaan terjadi kecurangan saat proses Pilpres 2019 di daerah basis pendukung Prabowo-Sandi seperti di Madura adanya Ketua relawan Prabowo Sandi Sampang menjadi anggota KPU.

“Lalu anggota Komisioner KPU RI memiliki hubungan saudara dengan tim BPN. Maraknya caleg kubu 02, terjaring operasi tangkap tangan,” kata Ichal Lubis saat melakukan aksi damai di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Selain itu, lanjut Ichal terlihat dari adanya ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) pernah menjadi tersangka kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010, di mana keterangan palsu oleh saksi-saksi diduga telah di-setting.

Menurutnya BW saat itu menjadi pengacara pasangan calon bupati-wakil bupati Ujang Iskandar-Bambang Purwanto.

“Lalu Denny indrayana memiliki banyak catatan kontroversial. Sedangkan Nasrullah diduga terlibat pelecehan seks,” kata Ichal.

“Coba kita lihat dari awal yang banyak buat rusuh dari pendukung mana? terus yang banyak nyebar hoaks dari kubu mana? Seharusnya lewat bukti-bukti selama ini, sudah sepatutnya MK mendiskualifikasi Paslon 02,” imbuhnya.

Dalam aksinya, LPSK juga memprotes keras karena selama ini pendukung pasangan 02 kerap mengatasnamakan rakyat dalam memperjuangkan hasrat politik mereka. Padahal, yang diperjuangan hanyalah untuk kepentingan politik golongan mereka.

“Kalau sebut rakyat berarti itu semua warga negara, padahal yang dibawa-bawa hanya sebagian. Jadi jangan selelu menggiring opini karena bisa berdampak buruk bagi kelangsungan hidup bangsa,” tukasnya.