t
Beranda News Nasional BIIPKPPRI Nilai Debat Capres-Cawapres Minim Gagasan

BIIPKPPRI Nilai Debat Capres-Cawapres Minim Gagasan

WIB
144 views
| Estimasi Baca: 2 minutes
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Ketua Umum Badan Investigasi Independen Peneliti Kekayaan Pejabat Dan Pengusaha Republik Indonesia (BIIPKPPRI), Darsuli menilai bahwa materi debat Capres-Cawapres ke 4 yang digelar oleh KPU selamam tidak memiliki esensi apapun, khususnya dalam menjawab tantangan penegakan hukum, penuntasan Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme.

“Debat Capres dan cawapres putaran pertama di Pilpres 2019 sangat normatif tidak menyentuh hal hal esensial dalam bidang pembenahan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Dari debat Capres ini terlihat, baik Jokowi sebagai petahana maupun Prabowo sebagai penantang tidak punya konsep yang jelas, terutama dalam penegakan supremasi hukum,” kata Darsuli dalam keterangan persnya, Jumat (18/1/2019).

Darsuli pun memberikan catatan penting dalam isu penegakam supremasi hukum di Indonesia. Catatan buruknya menurut Darsuli adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukumnya.

“Catatan BIIPKPPRI terhadap debat Capres putaran pertama di Pilpres 2019. Persoalan utama dalam penegakan supremasi hukum di negeri ini ada empat. Pertama, buruknya moralitas aparatur akibat tidak jelasnya reward and phunismen, sehingga sikap konsistensi aparatur lenyap,” ujarnya.

Kemudian Darsuli juga menyebut bahwa masih berlakunya diskriminasi dam penegakam hukum. Bahkan menurutnya, mafia hukum yang melakukan upaya manipulatif dengan kekuatan uang masih tercatat olehnya.

“Sikap diskriminasi berkembang pesat, tolak ukurnya selalu uang, mafia hukum tidak terkendali,” imbuhnya.

Kemudian ia juga menilai lembaga pengawasan terhadap penegakam hukum sangat rendah. Kondisi ini dinilai Darsuli yang mengakibatkan banyak praktik upaya saling melindungi terhadap langkah penegakan hukum sangat kuat.

“Lembaga pengawas tidak berfungsi, dan hukuman bagi aparatur yang brengsek tidak maksimal yang terjadi justru saling melindungi,” paparnya

“Artinya, perlu keberanian dari rezim yang berkuasa untuk memberikan sanksi yang berat bagi aparatur penegak hukum yang mempermainkan penegakan supremasi hukum, diantaranya menjatuhkan hukuman mati bagi aparatur yang mempermainkan hukum,” lanjut Darsuli.

Catatan kedua BIIPKPPRI disampaikan Darsuli adalah rendahnya gaji dan tunjangan khususnya bagi aparat negara.

“Kedua, gaji dan tunjangan harus menjadi perhatian serius pemerintah yang berkuasa, sehingga kesejahteraan aparatur negara, khususnya aparatur penegak hukum terjaga. Ketiga, fasilitas dan dana operasional aparatur sesuai dengan tuntutan kerja, agar aparatur penegak hukum tidak menegakkan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum,” ujar Darsuli.

Terakhir, catatan Darsuli bahwa pemerintah harus mendorong agar adanya kesadaran seluruh aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukun sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Rezim yang berkuasa harus mendorong agar aparatur penegak hukum mampu membangun budaya kesadaran hukum di lingkungan kerjanya maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa,” tegasnya.

Maka dari itu dari beberapa catatan yang disampaikannya itu, Darsuli berharap agar dalam debat Capres-cawapres selanjutnya lebih menekankan bagaimana konsistensi dan langkah konkret dalam upaya penegakan hukum tersebut.

“Kami berharap dalam debat selanjutnya, Jokowi dan Prabowo berani mengatakan, ‘saya minta KPU mencatat janji-janji saya, jika saya terpilih sebagai presiden dan saya tidak menepati janji janji kampanye dan janji di Debat ini, KPU bisa menggugat saya atau melakukan mosi tak percaya pada saya’,” pungkasnya.

Jika dalam debat narasi itu sampai muncul dari mulut masing-masing calon, ia percaya bahwa bobot yang ada dalam perdebatan capres-cawapres akan lebih baik.

“Dengan begitu debat Pilpres dan kampanye para capres tidak sekadar menembak awan, tapi ada tanggung jawab moral yang terukur bagi calon terpilih untuk mewujudkan janjinya dan KPU sebagai penyelenggara pilpres ada tanggung jawab moral pada pilpres yang diselenggarakannya,” papar Darsuli.

“Jika pun capres terpilih tidak mewujudkan janji kampanyenya, ada penjelasan mengenai kendalanya, sehingga rakyat yang sudah mencatat janji kampanye capres tersebut tidak merasa dibohongi. Terutama dalam hal penegakan hukum dimana Polri adalah garda terdepannya, para capres harus paham bahwa penegakan hukum adalah payung sebuah bangsa agar keteraturan sosial dan rasa keadilan publik terpelihara,” tutupnya. []