ProDem
Aktivis ProDem geruduk kantor Kemenko Kemaritiman tuntut Luhut Binsar Pandjaitan mundur. [foto : aktual]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota – Puluhan orang yang merupakan aktivis Pro Demokrasi (ProDem) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka itu bertujuan untuk menyikapi kebijakan Menko Luhut Binsar Pandjaitan yang melanjutkan proyek Reklamasi Pulau G, padahal status hukumnya yakni proyek telah dihentikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto, kebijakan Menko Luhut untuk melanjutkan proyek Reklamasi Pulau G merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum.

Apalagi setelah Menko Luhut menyebutkan, kelanjutan proyek tersebut pun sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo dengan berbagai dalih pembenaran. Dan sikap Luhut tersebut dinyatakan Satyo sebagai bentuk keras untuk menyeret Presiden dalam persoalan pelanggaran hukum.

“Menko Maritim Luhut BP mengatakan bahwa Presiden telah menyetujui untuk melanjutkan proyek reklamasi di teluk Jakarta artinya Presiden ikut ditarik oleh Ahok masuk jurang pelanggaran hukum,” kata pria yang karib disapa Komeng itu, Jumat (16/9/2016).

Diketahui, putusan dilanjutkannya proyek reklamasi pulau G tersebut dilakukan setelah melakukan perundingan dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Berbagai dalih pembenaran pun dilakukan, hingga berujung pada diikut sertakannya rakyat Jakarta mendapatkan apartemen di Pulau G dengan bentuk subsidi.

Betapapun itu, pelanggaran hukum tetap jelas dilakukan oleh komplotan ini. Bahkan eks aktivis ’98 ini pun menilai jika kesombongan Luhut Binsar Pandjaitan untuk melanjutkan proyek yang telah menciderai rakyat kecil ini akan berujung pada bencana, khususnya bagi Presiden yang sudah terlanjut diseret pada persoalan ini.

“Dan oleh karena kesombongan Menko Maritim Luhut BP, akan segera menciptakan bencana buat Presiden dan malapetaka bagi Negara ini,” tukasnya.

Untuk menjaga agar Presiden tidak semakin larut dalam persoalan yang bisa menjadi bom waktu bagi keberadaan Jokowi di kursi RI 1, Komeng pun mendesak agar mantan Menkopolhukam tersebut untuk melengserkan diri sebagai Menko Kemaritiman.

“Jadi mundurlah wahai Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan,” tandasnya.

Selain kepada Luhut, Komeng pun juga mempertanyakan sikap ngotot Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memberikan ijin reklamasi dengan hanya mengandalkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 tahun 1995 yang ditanda tangani di era Presiden Soeharto itu. Menurutnya, sikap Ahok ini pun merupakan bentuk pengangkangan terhadap Undang-undang.

“Jadi sangat aneh dan mesti kita curigai ada niat tersembunyi apa dari Ahok?. Karena dia ngotot menerbitkan ijin Reklamasi dengan menggunakan Keppres 52 tahun 1995. Di sini jelas Ahok melakukan abuse of power dan mengangkangi undang-undang,” tutupnya.

Seperti apa yang disampaikannya di hadapan awak media di kantor Kementerian ESDM usai bertemu dengan Ahok, Selasa (13/9/2016), Luhut mengatakan jika Presiden tidak mempermasalahkan kelanjutan reklamasi Pulau G. Hanya saja, berbagai aspek harus diperhatikan dan dipenuhi, salah satunya adalah memperhatikan nasib nelayan pesisir Jakarta.

“Perintah Presiden, nelayan menjadi prioritas. Oleh karena itu 12.000 nelayan yang ada di sana itu harus mendapat prioritas harus mendapat yang lebih baik dari sebelumnya,” kata Luhut.

[mib]