Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Peneliti dari Exposit Strategic, Toto Sugiarto mengkritik pedas penyelenggara pemilu yang dinilai masih belum siap menjalanlan Pemilihan Umum pada April 2019. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah kejelasan daftar pemilih tetap yang masih amburadul.

“Daftar pemilih tetap tapi tidak tetap. Harusnya data pemilih sudah rampung September lalu, tapi kenyataanya masih ada masalah dan Bawaslu temukan ratusan ribu data ganda, sehingga DPT tidak jadi,” kata Toto dalam diskusi yang digelar di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (15/11/2018).

Pasca ditemukannya DPT ganda tersebut, Toto menyampaikan penyelenggara melakukan pemutakhiran data kembali, namun sayangnya upaya tersebut juga masih banyak ditemukan permasalahan.

“Kemudian diperbaharui menjadi tidak tetap DPTHP (daftar pemilih tetap hasil pemutakhiran -red) dan sekarang sudah DPTHP2. Ada beberapa daerah malah menunda sehingga ada kecenderungan tidak selesai. Ya jangan sampai ada DPTHP3, kita gak mau seperti itu,” imbuhnya.

Tidak hanya masalah DPT saja, Toto juga menyinggung masih belum tuntasnya persoalan sistem daftar pemilih (Sidalih), sehingga banyak masyarakat yang masih kesulitan mengaksesnya.

“Masalah sistem (Sidalih) sistem data pemilih, ini masih banyak masalah,” ujarnya.

Maka dari itu, Toto pun memperingatkan agar para penyelenggara pemilu lebih menguatkan kembali kinerjanya, apalagi sebentar lagi akan memasuki tahap kampanye kedua.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan penyelenggara khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Toto adalah jaminan pemilih untuk mendapatkan aksesnya menyalurkan suaranya di pemungutan suara Pilega dan Pilpres 2019 mendatang. Bahkan jika ada masyarakat pemilih hak suara tidak dapat menyalurkan suaranya hanya karena masalah teknis DPT atau KTP, Toto menganggap negara telah melanggar konstitusi.

“Urgensi pemutakhiran pada ; pemilih pemula, belum memiliki e-KTP dan belum merekam sama sekali. Mereka harus dijamin bisa memilih di April 2019 nanti. Kalau tidak terjadi, kita sudah lakukan penghianatan kedaulatan rakyat,” tutupnya.

(ibn)