Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR), Rudi HB Daman mengatakan bahwa dalam agenda aksi bersama dengam serikat buruh di Jakarta, adalah dalam rangka mendesak pemerintah agar segera mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Bagi Rudi, Perppu tersebut merupakan bentuk pembelengguan terhadap hak berserikat dan berpendapatan rakyat Indonesia, khususnya ketika berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

“Dengan watak fasis rezim, penggunaan kewenangan berdasarkan Perppu Ormas akan memberangus hak berserikat dan berpendapat bagi rakyat,” kata Rudi dalam siaran persnya hari ini, Rabu (16/8/2017).

Alasan penilaian Rudi terkait dengan Perppu Ormas dapat membatasi hak berserikat dan berpendapat rakyat Indonesia, bahwa Perppu tersebut dianggap telah melegitimasi kewenangan absolut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, yakni untuk memberikan tudingan, tuduhan, hingga penjatuhan sanksi pada Ormas yang dinilai melanggar Perppu.

“Artinya, Pemerintah dapat memberikan penilaian dan menjatuhkan sanksi kepada Ormas tanpa harus melalui proses pengadilan. Kewenangan ini dapat menjadi jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas yang dinilai sepihak sebagai anti pancasila, NKRI, tindakan permusuhan, dan menentang kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Selain itu, konten pembatasan yang paling menonjol bagi Rudi adalah persoalan sanksi pidana. Bagi gerakan ormas yang dianggap secara sepihak oleh pemerintah dan kemudian bisa dijerat dengan Perppu itu, maka orang-orang yang ada dalam tubuh ormas tersebut juga dapat diciduk dan dipidanakan serta tanpa melalui mekanisme persidangan sekalipun.

“Menerapkan sanksi pidana bagi pengurus atau anggota Ormas yang tidak mengindahkan larangan Perppu berdasarkan subjektifitas dan otoritas pemerintah. Hal ini dapat memicu semakin banyaknya tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat. Berbagai aktifitas politik rakyat yang berjuang akan terus dibenturkan dengan berbagai penangkapan hingga penahanan,” tandasnya.

Untuk itu, Rudi pun mendesak agar pemerintah pusat segera menarik Perppu yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tersebut.

“Segera cabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas),” pintanya.

Kemudian ia juga meminta dengan tegas kepada pemerintahan Jokowi-JK, agak menghentikan segala bentuk pembatasan hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan ekspresi, serta segala bentuk kekerasan dan persekusi terhadap organisasi massa yang memperjuangkan hak-hak demokratis dan menentang kebijakan dan tindakan negara yang menindas rakyat.

“Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, terror, kriminalisasi dan bentuk tindasan fasis lainnya yang dilakukan oleh rezim Jokowi termasuk penerbitan Perppu Ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, serta merampas hak politik rakyat,” imbuhnya.