Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Anggota DPD RI, Dailami Firdaus mengkritik keras Pemerintah Pusat yang membiarkan investasi bonus bekerja China berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Menurutnya, memang Pemerintah harus melalukan upaya untuk mengatasi pembengkakan hutang luar negeri seperti saat ini, namun tidak malah membuat kedaulatan Indonesia lemah.

“Makin membengkaknya hutang Luar Negeri, membuat pemerintah meluncurkan banyak kebijakan untuk mempermudah para investor asing untuk berinvestasi,” kata Dailami dalam keterangannya kepada Redaksikota, Sabtu (16/2016).

“Namun sayangnya, dari banyak kebijakan tersebut, justru tidak ada yang benar-benar memperkuat kedaulatan rakyat,” sambungnya.

Ia mengatakan juga, saat ini banyak warga asing berbondong-bondong masuk ke Indonesia, terutama warga China dengan alasan sebagai bentuk dan menjadi bagian dari kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China.

Senator asal DKI Jakarta tersebut pun menilai, seharusnya bukan seperti itu langkah yang harus ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, melainkan dengan meningkatkan para pengusaha lokal dan membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan bagi rakyatnya sendiri.

“Seharusnya dalam kondisi seperti ini, pemerintah memberikan suplemen kepada para pengusaha tanah air dan membuka peluang kerja seluas-luasnya kepada masyarakat,” tandasnya.

Salah satu sample pembangunan pro-aseng menurut Dailami adalah proyek pembangunan rusun dan apartemen. Menurutnya, proyek yang dijalankan pemerintah tersebut hanya akan menguntungkan investor saja.

“Sekarang banyak pembangunan Pemukiman, warga masyarakat Indonesia yang asli di pindahkan dan digusur, lalu dibuatlah rusun atau apartemen yang akhirnya dihuni bukan oleh warga Indonesia, justru banyak ditinggali oleh warga non Pribumi,” tuturnya.

Dengan kondisi ini pun, Dailami mempertanyakan kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah itu.

“Dimana kedaulatan kependudukan,” tukasnya.

Kontrol dan Pembatasan Bagi Pekerja Asing
Lebih lanjut, Dailami menegaskan bahwa pembatasan dan kontrol harus dilakukan oleh Pemerintah dengan segara ketegasannya. Termasuk memberikan kontrol keberadaan dan hak akses tempat tinggal bagi warga China.

“Mereka yang datang dan bermukim harus dengan sepengetahuan RT/RW, juga kelurahan. Jadi mudah untuk melakukan identifikasinya,” terangnya.

“Maka pendataan dan pembatasan masa tinggal Mereka di Indonesia harus dipertegas dan diperjelas, jangan ada upaya pembiaran bahkan melindungi, tutupnya. (mib/mad)