Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Puluhan massa aksi dari Gerakan Pemuda Anti Komunis (Gepak) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mendesak Komnas HAM menolak apapun pengaduan yang disampaikan oleh Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965.

Ketua Gepak, Rahmat Himran menilai data yang disampaikan oleh elemen yang kini diketuai oleh Bedjo Untung tersebut adalah data-data yang tidak valid. Bahkan ia memprotes keras jika Komnas HAM malah menindaklanjuti aduan mereka karena diduga kuat akan membangkitkan ghirroh komunisme di Indonesia.

“Komnas HAM segera bubarkan YPKP 65 yang diduga adalah ormas pendukung PKI. Mereka adalah ormas pendukung komunis di Indonesia,” kata Rahmat Himran ketika orasi di depan kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/3/2018).

Bersama dengan Ade Selon dan Gondo, Rahmat Himran pun diterima oleh pihak staf pengaduan untuk menyampaikan aspirasinya.

Dalam pengaduannya, perwakilan massa aksi menekankan bahwa pihaknya mendesak agar Komnas HAM memenuhi tuntutan mereka yakni tidak akan memfasilitasi YPKP 65 dengan cara apapun, termasuk menerima aduan dan menindaklanjuti aduan mereka tentang upaya pengungkapan fakta sejarah yang mereka yakini datanya pun tidak valid sama sekali.

“Gepak tidak main-main soal isu komunis ini. Gepak juga menolak aktivitas komunis di LBH Jakarta sampai rusuh, bahkan sampai subuh kami akan nyalakan melawan mereka,” tuturnya.

“Kami harap Komnas HAM dan kami berada di garda terdepan untuk perangi komunis di Indonesia,” tambahnya.

Usai menyampaikan aduannya itu, kepada wartawan Rahmat Himran menyampaikan punya penyesalannya mengapa tak ada satupun komisioner yang bersedia menemui mereka hari ini.

Pun demikian, ia masih tetap berupaya untuk datang ke Komnas HAM lagi untuk bisa bertemu dengan pihak komisioner agar dapat mengampaikan data-data valid dan pendukung terkait dengan penolakannya itu.

“Kami menduga komunisme ini ada yang desain dan dibiayai oleh luar negeri. Kami juga punya data-data valid tentang aliran dana itu dan kami akan sampaikan langsung nanti ke komisioner,” terang Himran kepada wartawan.

Sayangnya pengakuannya itu tidak bersedia disampaikan kepada publik. Ia menekankan akan menyampaikannya langsung ke komisioner ketika diberikan kesempatan bertemu nantk.

“Ya, datanya A1 (paling akurat -red). Tapi kami hanya akan sampaikan langsung nanti ke komisioner Komnas HAM,” tutupnya. (ibn)