Tamansari Melawan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta – Sejumlah perwakilan warga RW 11 Tamansari kota Bandung siang tadi melakukan konfrensi pers di gedung LBH Jakarta. Aksi Warga Tamansari geruduk Jakarta saat ini telah memasuki hari ke 4.Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, pada 13 Januari 2020 aksi geruduk Jakarta diawali dengan mendatangi Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Aksi ini ditujukan untuk menyuarakan bahwa hak atas tanah di RW 11 Tamansari Kota Bandung bukan atas kepemilikan dari Pemerintah Kota Bandung.

“Mengapa kita harus ke Jakarta? Sebab pemerintah Kota Bandung sudah bobrok dan tidak adil segala, karena hanya berpihak kepada pemodal demi kepentingan insfrastrukur” kata Eva Eryani salah satu perwakilan warga Tamansari di gedung LBH, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020)

Hasil audiensi antara Warga Tamansari dan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional pada intinya masih sama bahwa menurut Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa pendaftaran Sertifikat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sama sekali belum di proses sampai dengan hari ini, sehingga tanah di RW 11 tamansari Bandung bukan merupakan Tanah milik Pemerintah Kota Bandung.

Tidak berhenti sampai disitu, para perwakilan Warga Tamansari Bandung juga mendatangi Komnas Perempuan dan melakukan audensi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Agenda ini ditujukan untuk melakukan pengaduan terhadap dugaaan pelanggaran HAM selama pembangunan Rumah Deret ini berlangsung. Sepuluh orang warga RW 11 Tamansari bersama LBH Bandung bertemu dengan salah satu Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam.

Komnas HAM berpendapat bahwa dalam kejadian penggusuran RW 11 Tamansari terdapat Brutal Excessive Force atau Penggunaan kekuatan aparat secara berlebihan dalam penggusuran paksa di Tamansari, dan hal tersebut masuk dalam kategori Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Berikut ini tuntutan dari warga Rw 11 Tamansari Bandung dalam siaran Persnya :
1. Hentikan Seluruh Aktivitas Pembangunan yang Merampas Ruang hidup dan Menghilangkan Hak-Hak warga negara.
2. Mendesak seluruh Lembaga Negara dan Kementerian untuk mengusut tuntas Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung Beserta Jajarannya.
3. Mendesak seluruh lembaga pengawas untuk melakukan pengusutan secara tuntas terhadap brutalitas Aparat yang dilakukan dalam menggusur warga RW 11 tamansari.
4. Menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan Pemulihan dan rehabilitasi berupa hak untuk membangun kembali rumah dan Bangunan yang akibat penggusuran paksa.