Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai bahwa sudah seharusnya aparat Kepolisian menindak para penyelenggara pertemuan internasional tentang khilafah bertajuk Syiar dan Silaturrahmi Kekhilafahan Islam Sedunia 1440 Hijriah yang rencananya akan digelar di Bogor, Jawa Barat, tanggal 15-17 November 2018 nanti.

Menurutnya, aktivitas tersebut telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2017, Tentang Ormas.

Bagi Petrus, pertemuan internasional Khilafah yang akan digelar itu diduga masih berhubungan dengan aktivitas HTI yang sudah dibubarkan oleh Pemerintah melalui Perppu Ormas yang sempat disahkan oleh Presiden.

”Langkah Polri tidak cukup hanya dengan tidak memberikan ijin, akan tetapi juga perlu ada tindakan tegas,” kata Petrus kepada wartawan, Rabu (14/11/2018).

Menurut Petrus jika panitia tetap memaksakan diri melaksanakan pertemuan, maka sanksi pidana wajib diterapkan dengan menjadikan Panitia Pertemuan sebagai tersangka untuk dimintai pertanggung- jawaban.

Saat ini, kata Petrus, dukungan publik dan dukungan politik dari Parpol pendukung Pemerintah serta media masa terhadap sikap Pemerintah mempertahankan kedaulatan dan kehormatan negara dan menolak paham yang mencoba mengancam kedaulatan bangsa dan negara sangat tinggi.

“Karena itu hal ini telah memberi legitimasi yang tinggi kepada Polri untuk bertindak tegas terhadap siapa pun yang melakukan aktivitas keormasan yang bertujuan mengganti Pancasila dengan Ideologi lain termasuk Khilafah ,” kata Petrus yang juga Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Harimau Jokowi ini.

Pengacara asal Maumere asal Flores NTT ini meminta Polri segera memberlakukan ketentuan pidana di dalam UU No. 16 Tahun 2017, Tentang Perpu Ormas dengan pidana penjara minimum 4 tahun hingga penjara maksimum seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Karena sudah jelas aturannya, barang siapa yang menjadi anggota atau pengurus ormas yang dalam aktivitas sosialnya bertentangan dengan Pancasila atau bertujuan menggantikan ideologi Pancasila dan kedaulatan NKRI, menurut Perpu Ormas dinyatakan sama dengan ateisme, komunisme, marxisme-leninisme.

Harimau Jokowi, sebuah kelompok pendukung dan relawan capres Joko Widodo, menurut Petrus Salestinus, mensinyalir adanya trend gerakan sekelompok masyarakat yang mencoba membangun Khilafah Islamiyah di Indonesia semakin menguat bahkan dilakukan secara terbuka.

“Jadi Polri harus bertindak. Karena Pemerintah Cq. Kementerian Hukum dan HAM RI hanya menerapkan sanksi administratif terhadap ormas anti Pancasila dengan mencabut status Badan Hukum dan Pembubaran, sebagaimana hal itu telah diberlakukan terhadap Ormas HTI ,” kata Petrus Salestinus.