Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyatakan bahwa polemik munculnya informasi data skandal “Buku Merah” dan dirilis oleh IndonesiaLeaks tidak perlu dipercaya.

Betapa tidak, dalam rilis informasi dan data yang dirilis oleh forum grup jurnalis besutan Freedom Press Unlimited (FPU) dengan beberapa anggota media grup di Indonesia tersebut tidak jelas asal usulnya. Apalagi dikatakan oleh IndonesiaLeaks bahwa mereka sendiri tidak mengetahui sumber jelas data yang dimiliki mereka, sementara banyak masyarakat yang tidak mampu memfilter penyebaran data yang disinyalir bohong tersebut di media sosial.

“Bahkan ada salah satu, dalam hal ini Indonesialeaks yang juga mencontoh Wikileaks dan coba memberikan informasi yang tidak jelas datanya,” ujar Ketua Umum DPP GMNI Robyatullah Kusuma Jaya dalam diskusi publik bertajuk ‘Menangkal Hoax Menjelang Pilpres 2019’ di Sekretariat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jl. Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Apalagi temuan IndosiaLeaks yang menuduh Kapolri terlibat suap-menyuap menurutnya telah mencederai semua anak bangsa. Terlebih, saat ini tugas berat institusi penegak hukum tersebut tengah menjaga agar iklim demokrasi di tengah panasnya arus tahun politik ini harus mendapatkan dukungan, sementara ada sekelompok pihak yang mencoba menciderai dengan data yang tidak jelas sumbernya itu.

“Karena menjelang pesta demokrasi ini, seharusnya Polisi yang bertugas mengamankan pesta demokrasi ini dituduh yang aneh-aneh, tidak jelas sumber datanya,” tukas dia.

Maka dari itu, Robyatullah lantas menduga ada sekelompok orang yang berkepentingan untuk mengganggu kinerja Polri dalam menjalankan tugas pengamanan Pemilu 2019 April mendatang. Pihaknya pun mendorong agar Polri untuk terus bekerja sesuai tupoksi sebagai pengawalan pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik dan kondusif.

Hal serupa juga menurutnya harus dilakukan para elit politik. “Kita harus dorong elit-elit politik kita untuk terus memberikan teladan kepada sesama anak bangsa untuk memberikan politik-politik gagasan, politik ide yang justru bisa dapat membangun suatu keharmonisan dan kesejahteraan bagi anak bangsa,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam temuan IndonesiaLeaks, Kapolri Jenderal Tito Karnavian disebut-sebut menerima aliran dana kasus korupsi impor daging yang menjerat Bos CV Laut Perkasa, Basuki Hariman. Aliran dana tersebut diduga tercatat dalam buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR.

Bahkan dalam laporan IndonesiaLeaks tersebut, ada rekaman CCTV di dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi pengerusakan alat bukti kasus tersebut.

(ibn)