Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota – Sejumlah massa yang mengatasnamakan Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Negara Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dalam aksinya, Ketua BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar mengarakan bahwa perjuangan KPK sebagai lembaga anirasuah harus terus diperkuat dan didukung kinerjanya oleh seluruh rakyat Indonesia. Pun demikian sebagai salah satu lembaga penyelenggara negara, KPK juga perlu dilakukan monitoring sehingga tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan rel yang telah berlaku.

“Tingkat kepuasan publik masih penuh terhadap KPK, jika ada yang belum baik dalam sistim kinerja KPK, kritikan itu harus kita lakukan. Akan tetapi kritik itu bukan untuk upaya melemahkan apa lagi mebekukan komisi anti rasuah itu, yang kami harapkan koreksi dan kritik terhadap KPK yaitu kritik membangun untuk perbaiki KPK ke depan,” kata Rahmad dalam keterangannya yang diterim Redaksikota, Kamis (14/9/2017).

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung dan mengawal pola kerja lembaga antirasuah. Apalagi dalam sepak terjangnya beberapa bulan terakhir ini dengan giat operasi tangkap tangannya (OTT), KPK dianggap mampu menjerat berbagai orang yang kedapatan diduga melakukan pelanggaran hukum, yakni korupsi dan suap.

“Kami sebagai control sosial yang konsen terhadap pemberantasan korupsi, mendukung penuh kepada KPK dan Polri untuk terus maju dan fokus dalam pemberantasan korupsi. Walaupun di tenggah badai dan menghantam ombak yang menerpa institusi penegak hukum yang ingin melemahkan maupun wacana membubarkan KPK,” tukasnya.

Lebih lanjut, Rahmad juga menegaskan bahwa pihaknya sangat menentang keras adanya Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK yang dianggap hanya mencari kegaduhan di tengah-tengah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

“BPI KPNPA RI Menolak keras adanya pansus angket KPK yang dibentuk oleh DPR RI. Menurut kami, itu merupakan sesuatu yang ingin melemahkan KPK,” tegasnya.

Ia menilai bahwa keberadaan Pansus Angket KPK yang dibentuk oleh para anggota dewan di DPR RI tersebut, hanya lekat dengan unsur kepentingan politik seseorang atau kelompok tertentu semata.

“Kami mendesak kepada DPR RI khususnya tim pansus angket KPK untuk tidak melanjutkan proses angket tersebut di karenakan sarat kepentingan politik kelompok tertentu,” tutupnya. [dar/idr]