Rudi HB Daman
Rudi HB Daman
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua umum Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Rudi HB Daman bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang anti terhadap demokrasi.

“Rakyat Indonesia harus menyatukan sikap dan tindakan untuk melawan seluruh kebijakan dan tindakan fasis yang memberangus demokrasi, merampas hak rakyat atas kebebasan berserikat, dan bependapat yang hakikatnya merupakan bagian dari skema imperialisme, untuk semakin leluasa menghisap dan menindas rakyat dan menguasai seluruh kekayaan alam di Indonesia,” kata Rudi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Bahkan ia pun menyerukan kepada seluruh elemen buruh dan ormas di Indonesia, untuk gotong royong melakukan penolakan terhadap Perppu Ormas itu.

“Organisasi rakyat di seluruh sektor segera mengkonsolidasikan organisasi, membangun aliansi sektoral dan multisektor baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Secara tegas menyatakan sikap untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017,” tegasnya.

Bagi Rudi, Perppu yang diklaim hanya untuk menjaga ideologi bangsa Indonesia dari gesekan ideologi lain yang bertentangan, ternyata hanya demi menjaga agar program pembangunan rezim saat ini diamankan.

“Perppu Ormas menjelaskan arah dan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk memastikan, kestabilan politik dengan pendekatan keamanan dan sovinisme di tengah keadaan krisis, baik itu krisis di level internasional maupun dalam negeri,” pungkasnya.

Ia pun memganggap jika pemerintahan Jokowi-Jk saat ini tengah memainkan peran strategis, sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan kestabilan politik sebagai upaya menjamin keamanan dan kenyamanan investasi di Indonesia. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi (Economy Policy Packages) menjadikan penghidupan rakyat semakin merosot dari waktu ke waktu.

Situasi tersebut direspon dengan semakin meluasnya berbagai gerakan rakyat. Berbagai organisasi, serikat dan perkumpulan terus berdiri untuk memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi mereka, sekaligus alat kolektif untuk memperjuangkan dan memenangkan tuntutan mereka secara demokratis.

Dalam kondisi seperti ini, penerapan
Perppu Ormas akan semakin menguatkan kebijakan Rezim Jokowi-JK yang secara sistematis dan bertahap akan memberangus demokrasi di Indonesia, khususnya hak rakyat atas kebebasan berorganisasi dan berpendapat. Cara ini dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas, keamanan, kontrol politik atas situasi di dalam negeri yang bebas dari gangguan gerakan perlawanan rakyat.

Kondisi ini memberikan keleluasaan bagi imperialis melalui kaki tangannya (Borjuasi komparador), tuan tanah, para kapitalis birokrat beserta partai-partainya mengambil keuntungan berlipat; memonopoli sumber daya alam, merampas tanah rakyat, menghisap dan menindas klas buruh dan rakyat Indonesia, serta mendikte secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.