Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Rudi HB Daman menilai bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tenyang ormas tujuan utamanya bukan pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau ormas anti pancasila saja, memlainkan seluruh ormas yang bertentangan dengan pemerintah.

“Saya soroti secara umum, Perppu ini secara umum seolah-olah menyasar pada HTI atau gerakan fundamentalis saja, Tapi saya kira ini menyasar seluruh ormas, sehingga kami katakan perppu ini bahaya bagi demokrasi dan rakyat Indonesia,” kata Rudi dalam konferensi persnya di gedung LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).

Jika menelaah dari pasal demi pasal yang ada dalam Perppu Ormas tersebut, Rudi memandang semua aktivis ormas akan terhantui oleh pembungkaman yakni sanksi pidana penjara seumur hidup sampai dengan pembubaran ormas, tanpa melalui mekanisme persidangan.

“Perppu Ormas ini sebagai satu dasar hukuk pemerintah membubarkan ormas dan memberikan sanksi pidana kepada aktivis ormas, sesuai dengan penilaian pemerintah tanpa adanya mekanisme persidangan. Ini sangat bertentangan dengan UUD ’45,” pungkasnya.

Diberlakukannya Perppu Ormas tersebut, Rudi pun menilai jika hak berserikat, berpendapat terhadap berbagai aspirasi masyarakat dengan segala kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai akan terkungkung. Termasuk juga serikat buruh atau pekerja yang menentang dan mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang berdampak buruk bagi kehidupan mereka.

“Kebebasan berpendapat dengan adanya Perppu ini akan terbelenggu. Serikat buruh dan serikat tani hingga masyarakat dan kalangan profesional, ketika dinilai pemerintah dengan sepihak ketika mengkritik pejabat negara, maka bisa menggunakan Perppu,” tukasnya.

Bagi Rudi, jika tujuan utama pemerintah membubarkan HTI atau ormas yang bertentangan dengan pemerintah, maka tidak perlu adanya Perppu. Ia mengatakan menggunakan UU Ormas pun sudah bisa dilakukan ketika memang HTI dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

“Kalau mau bubarkan HTI, saya rasa tidak perlu adanya Perppu, cukup pakai UU ormas bisa. Karena Perppu ini memang tidak hanya menyasar kepada HTI saja, tapi juga kepada ormas rakyat, sehingga pemerintah sedang menempatkan posisi sebagai superior,” ujar Rudi.

Lebih lanjut, Rudi mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan serikat buruh dan elemen organisasi kemasyarakat lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.

Target utamanya adalah mendesak pemerintah pusat untuk mencabut Perppu Ormas tersebut.

“Besok akan turun aksi bersamaan dengan momentum pidato kenegaraan di DPR,” tegasnya.