Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah memberikan penjelasan terkait tuduhan adanya intervensi dari pihak lain, termasuk Pimpinan KPK sendiri, terkait dengan upaya pengungkapan kasus megaproyek e-KTP.

Hal ini disampaikan Febri, lantaran kasus yang kini sedang giat dibongkar KPK sudah dilakukan proses penyelidikannya setahun sebelum para komisioner KPK saat ini menjabat.

“Pimpinan sekarang terpilih akhir 2015, sedangkan penyidikan sejak 2014, penyelidikan sudah sejak sebelumnya. Jadi terlalu jauh kalau dihubungkan dengan personal pimpinan KPK,” kata Febri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Pernyataan Febri ini disampaikan terkait dengan tuduhan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang menyatakan, bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo memiliki konflik kepentingan terhadap upaya pengungkapan kasus e-KTP tersebut.

Apalagi dalam komentar bekas politisi PKS tersebut, Agus sempat menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Batang Jasa Pemerintah (LKPP), yang menjadi salah satu lembaga yang memberikan saran adanya pengadaan e-KTP tersebut.

Namun terkait dengan pandangan Fahri Hamzah itu, Febri pun menyampaikan jika saat itu LKPP sendiri memang memberikan usulan, namun bukan atas nama personal ketua yakni Agus Rahardjo saja, melainkan secara kelembagaan.

“Saran LKPP saat itu bukan saran individu tapi ini saran kelembagaan,” terang Febri.

Pun demikian, saat pembahasan proyek pengadaan e-KTP tersebut, Febri menambahkan jika LKPP sendiri sudah mewanti-wanti agar dilakukan pemecahan terhadap 9 paket. Hal ini lantaran proyek yang menelan dana rakyat sekitar Rp6 triliun itu sarat sekali berpotensi dilakukan penyelewengan alias korupsi.

Untuk itu, Febri pun menilai jika LKPP sendiri sudah memiliki kajian khusus dan disampaikan, agar dilakukan dengan baik termasuk ditaati oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Artinya LKPP sudah memberikan kajian dan hasilnya untuk mencegah tindak pidana korupsi yang tidak ditaati Kemendagri,” sambungnya.\