Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI), Iskandar mengecam keras Kementerian Dalam Negeri pasca ditemukannya KTP Elektronik yang tercecer di kawasan Duren Sawit.

Bahkan dalam orasinya tercecernya e-KTP adalah bukti bahwa Kemendagri tidak becus dalam hal pendataan dan pencatatan sipil dan lebih parah lagi ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kecurangan terhadap Pemilu dan pileg 2019.

“Tercecernya E-KTP menjelang Pemilu 2019 adalah suatu peristiwa terburuk dalam Republik Indonesia. Kementrian Dalam Negeri yang dipimpin Tjahjo Kumolo sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab sebagai pihak yang berwenang dalam pengawasan dan pembinaan untuk melakukan Pendataan Kependudukan dan Catatan Sipil,” kata Iskandar dalam aksinya di depan kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/3018).

Selain itu, Iskandar juga menyinggung masalah validitas data kependudukan yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana DPT tersebut merupakan fokumen finah bagi wargs untuk menyalurkan hak suaranya di Pemilu 2018 nanti.

“Tetapi hingga detik ini masih banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian antara Data dengan DPT, Jika ini tak kunjung usai, maka DPT siluman dan kecurangan Pemilu 2019 terjadi,” tambahnya.

Sementara itu, koordinator lapangan akasi GMI, Haikal mengatakan, bahwa unjuk rasa ini untuk mendesak agar Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri mundur dari jabatnnya karena dinilai gagal menjalankan e-KTP.

Karena menurutnya, e-KTP bukan lagi menjadi harapan masyarakat Indonesia tentang sistem komputerisasi pendataan dan pencatatan sipil yang modern, tetapi e-KTP juga sebuah Elegi-kepemimpinan Tjahjo dan Pemilu 2019.

Haikal juga mengecam tersangka koruptor yang sudah disebut-sebut Setya Novanto dalam persidangan Tipikor pada 22 maret 2018. Namun masih bebas berkeliaran dan terkesan seperti memiliki imunitas hukum, seperti kader PDI-P Puan Maharani yang terkesan mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan KPK.

“E-KTP adalah syarat untuk pemutakhiran data pemilih. Jika dari awal saja masyarakat sudah sulit untuk mendapatkan e-KTP karena langka dengan alasan belangkonya habis, tetapi kenapa ditemukan ribuan e-KTP tercecer, hingga dijual secara bebas di online,” kata Haikal.

Dalam kasus besar itu, Haikal pun mempertanyakan apa yang akan menjadi parameter dari pemilu 2019 nanti akan berjalan tanpa kecurangan, jika dalam menjalankan pendataan saja sudah tidak bisa, inilah indikasi yang dilihat masyarakat Indonesia secara jelas bahwa e-KTP adalah bobrok.

“Sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kami menolak pemilu 2019 karena terindikasi kecurangan dan DPT siluman,” tegasnya.

(rel)