Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nasionalis Wilayah DKI Jakarta-Banten, Rahmat Hidayat menegaskan, bahwa pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk mempertahankan ideologi Pancasila, dengah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Hal ini disampaikannya usai melakukan kajian secara mendalam terkait dengan sepak terjang ormas asal Palestina itu. Menurutnya, banyak persoalan yang menyimpang yang terjadi pada ormas pengusung faham Khilafah Islamiyah itu.

“Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah yang telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena dalam kajian kami ditemukan banyak sekali perbedaan tujuan yang menyimpang dalam sistem ketatanegaraan yang dibawa HTI,” tegas Rahmat Hidayat di Jakarta saat dihubungi melalui seluler, Sabtu (12/8/2017).

Menurut dia, setelah melakukan kajian, HTI sangat bertentangan dan menolak adanya Pancasila, walaupun dalam argumentasinya mereka selalu mengklaim ormasnya sangat Pancasilais. Sementara dalam praktik gerakannya, ormas ini lebih ingin membuat gebrakan berdirinya negara baru yakni negara Islam.

“Kami juga menyakini bahwa HTI merupakan organisasi yang tidak mendukung Pancasila sebagai dasar dan tujuan berbangsa dan bernegara, malah secara masif menyebarkan paham Khilafah Islamiyah serta menginginkan berdirinya negara Islam yang entah dimana pusatnya,” tegasnya.

Lanjut Rahmat yang juga menjabat sebagai Sekjen KBM BEM Universitas Islam Assafiyah (UIA) ini menuturkan, bahwa konsensus bangsa Indonesia berupa Pancasila sudah sebuah ideologi yang final. Bahkan Indonesia disatukan dengan ideologi tersebut sehingga sampai saat ini Negara Indonesia tetap ada.

Untuk itu, Rahmat pun menegaskan bahwa sebagai bangsa Indonesia sudah sepantasnya untuk mempertahankan Pancasila agar tetap berdiri tegak di rel konstitusinya sebagai ideologi final bangsa dan negara Indonesia.

“Pancasila bagi kami sudah final dan menjadi konsensus bersama sehingga harus dijaga. Makanya kami bingung dengan temen-temen HTI yang ngotot ingin menjadikan Indonesia menjadi Darul Islam, padahal kita ini negara yang majemuk dan plural, belum lagi historis para pejuang kita yang sudah berkorban dengan darah dan air mata dalam memerdekannya sehingga bisa seperti sekarang ini,” tegas dia.

Oleh karena itu, pendapat Rahmat, siapa saja yang ingin buat ormas, agar tidak sampai menggangu kemajemukan, apalagi membuat perpecahan di Indonesia, termasuk menerapkan faham yang bertentangan dengan ideologi dan falsafah negara Indonesia.

“Sebenarnya tidak pantas ada sebuah gerakan politik dari HTI yang bercita-cita merubah ideologi bangsa Indonesia, yang hampir 72 tahun menjadi landasan kita dalam berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rahmat pun meminta agar pemerintah dan segenap tokoh harus mampu bersikap tegas, serta mampu memberikan pemahaman akan bahayanya sistem Khilafah yang dicita-citakan HTI untuk persatuan dan kesatuan Indonesia.