Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Terkait dengan pembatalan reklamasi pulau G di teluk Jakarta, Rizal Ramli memberikan statemen tegas. Menurut Menteri Koordinator Bidag Kemaritiman tersebut menyampaikan jika kebijakan tersebut adalah bagian dari kewenangan yang dimiliki olehnya saat ini.

Bukan hanya dirinya saja, setiap menteri yang bekerja di bawah koordinasi pemerintah di Kabinet Kerja pun memiliki ruang lingkup kewenangan di masing-masing sektornya sendiri, dan jelas itu memiliki perlindungan kuat drai Undang-undang.

“Jangan lupa, masing-masing Menteri ini memiliki kewenangan yang dilindungi UU,” kata Rizal Ramli di Jakarta, Rabu (13/7/2016).

“Misalnya saja untuk daerah pelabuhan, itu kewenangan Menteri Perhubungan, wilayah laut itu kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, lingkungan hidup itu kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” sambungnya.

Sentilan pedas Menteri Rizal ini dipicu oleh adanya surat yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Presiden Joko Widodo terkait kebijakan Rizal membatalkan proyek pulau G milik Agung Podomoro Land tersebut.

Dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Ahok itu, Rizal mengingatkan agar mantan Bupati Belitung Timur itu tidak suka mengadu alias cengeng, sedikit-sedikit mengadu ke Presiden. Lebih baik mengacu pada peraturan yang terbaru, bukan menggunakan peraturan yang sudah kadaluarsa.

“Jangan terus mengacu pada undang-undang lama yang sudah kedaluwarsa Perpres tahun 1995, kan udah ada undang-undang yang lebih baru, ada PP presiden yang lebih baru ya,” tegasnya.

“Berpikir modernlah, jangan kuno melihat yang lama. Esensinya jangan cengenglah, jadi orang masa segalanya macem mau diaduin ke Presiden,” sambungnya lagi. (rel)