Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Kasus korupsi proyek e-KTP yang melibatkan puluhan anggota DPR RI periode lalu, sudah mulai disidangkan oleh Pengadilan Tipikor pada minggu lalu. Dimana dalam sidang perdana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan, bahwa puluhan anggota DPR tersebut menerima ratusan juta rupiah, namun hal ini langsung dibantah oleh anggota DPR yang disebut namanya.

Diantara nama-nama tersebut, beberapa anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, juga disebut dalam persidangan lalu.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menuturkan, sebagai pimpinan hanya bertugas melaksanakan administrasi, misalkan sekitar 20 orang yang mengajukan hak angket, kemudian dibacakan dalam paripurna, dan apakah setuju kasus ini diangkat sebagai hak angket.

“Kasus ini sangat penting, tetapi tidak semua harus diselesaikan melalui hak angket, yang jelas hak angket itu hak setiap anggota dewan,” jelas Agus kepada wartawan di Gedung DPR Senin (13/3/2017).

Sementara terkait dengan sejumlah anggota DPR dari fraksi Demokrat yang disebut dalam kasus ini. Agus yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menandaskan, dalam kasus dengan proyek anggaran Rp6 Triliun tersebut tidak hanya anggota dari fraksi partai Demokrat saja, tetapi hampir seluruh fraksi juga disebut.

“Kami mempersilakan KPK untuk mengusut secara tuntas dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara, untuk partai Demokrat, sangat yakin seratus persen tidak ada.

“Partai demokrat tidak ada sama sekali terkait kasus E KTP,” tegas Agus.

Sebelumnya diberitakan, kasus korupsi proyek E KTP ini sudah mulai disidangkan pada pekan lalu. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) puluhan anggota DPR periode lalu disebut terlibat dalam kasus ini. [ike]