Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Muhammad Solihin mengatakan jika pihaknya sangat mendukung upaya penuntasan kasus tindak pidana korupsi tentang proyek KTP elektronik alias e-KTP.

“Saya mendukung upaya yang ditempuh KPK dalam mengusut tuntas, dan menyelesaikan kasus megaproyek yang saat ini sudah bergulir di pengadilan (Tipikor -red),” kata Solihin dalam siaran persnya, Minggu (12/3/2017).

Disampaikan Solihin, anggaran negara yang dikeluarkan senilai Rp6 triliun rupiah dalam proyek pengadaan e-KTP ini, diduga sekitar 30 persen dari total anggaran dibagikan di antara banyak politisi dan pengusaha.

Untuk itu, ia pun meminta dengan tegas agar lembaga antirasuah serius menangani kasus ini sampai tuntas dan tidak pandang bulu.

“KPK tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus ini. Semua nama yang tersebut dalam dugaan kasus korupsi e-KTP harus diselidiki lebih lanjut,” pungkasnya.

Untuk nama-nama yang disebut dalam dakwaan pengadilan Tipikor, Solihin pun menilai seluruhnya berada di tangan KPK

“Saya kira sudah menjadi kewenangan KPK untuk melakukan proses hukum. Tapi dalam posisi ini KPK harus bersikap adil dan tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat di Komisi II DPR RI harus diproses sesuai jalur hukum,” tegasnya.

Hingga kini, Solihon menilai jika KPK juga masih melakukan penelusuran terhadap berkas-berkas dugaan kasus korupsi e-KTP yang diperkirakan mencapai 24 ribu lembar.

KPK diharapkan tidak hanya tampil heroik dalam menyelamatkan uang negara sebesar kurang lebih Rp2,3 triliun itu. Namun juga harus mengusut tuntas hingga seluruh nama-nama yang diduga terlibat dapat diganjar dengan hukuman yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Lebih lanjut, Solihin juga kembali meminta agar KPK bisa tampil lebih agresif dan lebih bersemangat dalam memerangi korupsi. Jangan hanya tampil heroik saja. Selain itu, saya juga sangat berharap agar KPK segera mengusut beberapa kasus korupsi lainnya. [mib]