Yosep Stanley Adi Prasetyo
Yosep Stanley Adi Prasetyo. [foto : Redaksikota]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA, Redaksikota.com – Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo siap merespon dorongan dari Rumah Gerakan 98 agar lembaganya dapat segera bersikap secara tegas pasca Prabowo Subianto serukan boikot media yang tak liput secara live Reuni Akbar 212.

Salah satu upayanya adalah menggelar rapat pleno yang akan membahas sikap Dewan Pers terkait dengan hal itu.

“Hari Jumat kita akan plenokan. Kita akan usulkan agar buat diskusi saja dan semua teman-tenan pers dan konstituen kita tanyakan langsung bagaimana tanggapan mereka. Baru setelah itu kami akan ambil sikap,” kata pria yang karib disapa Stanley itu saat terima audiensi Rumah Gerakan 98 di Lt 7 gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

Kemudian, ia menyampaikan bahwa mengapa sejauh ini Dewan Pers belum menunjukkan reaksi apapun terhadap sikap Prabowo dan kubu penantang petahana, lantaran pihaknya masih mengkaji secara mendalam agar kedua belah pihak tidak merasa ada yang diidiskriminasikan.

“Kami tahan diri agar tidak ikut gaduh. Saya gak mau komentar. Kita refleksi diri dulu dan kita tingkatkan kualitas diri,” tuturnya.

Namun demikian, Stanley memberikan pandangan bahwa awak media tidak perlu cemas dengan sikap apapun yang dilakukan oleh Prabowo Subianto maupun kelompoknya. Jika ada serangan fisik dan intimidasi, serta upaya menghalang-halangi kerja jurnalistik, agar segera disampaikan kepada Dewan Pers agar segera ditindak lanjuti.

“Pekerjaan wartawan itu penuh risiko, jangan bermental rendah. Kalau mentalnya lemah jangan jadi wartawan, bisnis online saja yang risikonya tidak bertatap muka langsung dengan klien,” ujarnya.

“Kalau ada ancaman fisik, bawalah ke dewan pers dan kita akan proses. Tapi kalau hanya omongan saja bullying ya biasa itu,” imbuhnya.

Walaupun Stanley meminta agar teman-teman jurnalis tetap tenang dan menjalankan profesinya dengan baik, ia pun tetap memberikan catatan kepada siapapun agar tidak menghalang-halangi kegiatan jurnalistik karena ada implikasi hukum di dalamnya.

“Kalau gak mau diwawancarai ya hak anda, tapi jangan ajak orang untuk menghalang-halangi pekerjaan jurnalis,” tegasnya.

“Kami ajak wartawan untuk merawat dan menjaga kewarasan publik. Karena  saat ini sudah eranya demokratis, rakyat bisa bebas memilih dan mencari informasi,” tambahnya.

Perlu diketahui bahwa wartawan tidak bisa dihalangi oleh siapapun dalam upaya mereka menjalankan tugas jurnalistiknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana pasal 18, dimana di situ dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghampat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halanhan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.