Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Sejumlah maasa aksi yang terdiri dari Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka dan Balaikota DKI Jakarta.

Dalam aksinya di depan Istana Merdeka, massa mendesak agar Presiden Joko Widodo memberikan atensi kepada kesejahteraan warganya termasuk dalam memberikan kemudahan akses pendidikan.

“Presiden harus bisa menjamin pendidikan gratis sampai Perguruan Tinggi kepada anak-anak kita, karena pendidikan modal dasar kemajuan negara sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan tidak ada namanya pengangguran di negeri ini,” kata sekjen EN LMND, Muhammad Asrul dalam keterangannya, Senin (12/11/2018).

Selain masalah akses pendidikan kepada seluruh generasi bangsa Indonesia secara merata, Asrul juga meminta agar Presiden Jokowi fokus lagi dalam persoalan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam bidang ekonomi dalam makna yang sebenarnya. Apalagi saat jelang momentum Pilpres dan Pileg 2019 ini, isu tersebut seperti tidak seksi untuk diupayakan dapat dientaskan.

“Sebentar lagi kita menghadapi momentum Pemilu 2019, dalam perdebatan Capres dan Cawapres tidak ada sama sekali mengedepankan persoalan-persoalan rakyat. Oleh karena itu 2019 haluan ekonomi harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dimana tanah dan air digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Selain di depan Istana Merdeka, massa juga menggelar aksi di Balaikota DKI Jakarta. Dalam aksinya itu, baik EN LMND dan SRMI menyatakan mendukung penuh upaya kebijakan Gubernur Anies Rasyid Baswedan yang akan mengubah status rumah susun sederhana sewa (rusunawa) menjadi rumah susun sederhana milik (rusnami).

“SRMI mendukung penuh kebijakan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan beberapa waktu lalu memberikan statment yang menyatakan, rusunawa akan dijadikan rusunami. Kebijakan yang diambil Gubernur DKI adalah tepat bagi rakyat kecil, karena itu akan memberikan jaminan tempat tinggal buat rakyat miskin,” kata ketua umum DPN SRMI, Wahida Badaruddin Upa.

Namun demikian, Wahida menegaskan bahwa dalam upaya realisasi upaya kebijakan tersebut harus melibatkan masyarakat khususnya warga rusun agar memiliki legal standing bersama. Apalagi masa pemerintahan Anies akan berjalan minimal hanya 5 tahun saja.

“Kami meminta untuk pelaksanaanya yang melibatkan kami warga rusun, karna selama ini tidak memiliki kekuatan hukum contohnya jika menunggak kami akan diusir,” tegasnya.

Terakhir, keduanya memberikan peringatan kepada siapapun pemimpin bangsa hasik Pilpres 2019, agar mengupayakan madzhab ekonomi di indonesia menjadi ekonomi Pancasila, bukan ekonomi liberal.

“Siapapun Presidennya nanti baik itu Jokowi maupun Prabowo harus berkomitmen untuk mengganti haluan ekonomi dari haluan ekonomi liberal kapitalistik menjadi ekonomi pancasila,” tutupnya.

Aksi tersebut berjalan dengan baik, aman dan lancar. Dan saat berita ini diturunkan, aksi di dua lokasi tersebut telah usai dan situasi tampak kondusif. (**)