Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyampaikan jika pihaknya akan mendukung dan sangat peduli terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penanganan berbagai kasus tentang rausah. Ia mengatakan bahwa koruptor telah menambah rentetan daftar kesengsaraan terhadap bangsa Indonesia, sehingga setiap kasus korupsi harus di proses hukum sesuai aturan yang berlaku dan tidak boleh tebang pilih.

“Korupsi merajalela rakyat sengsara. Korupsi di hajar rakyat sejahtera,” kata Said Iqbal, Minggu (12/3/2017).

Lebih lanjut Said Iqbal mengatakan, buruh Indonesia mendesak dan mendukung KPK untuk membongkar dugaan kasus korupsi E-KTP yang melibatkan para petinggi negeri ini. Sehingga ia menilai KPK harus berani bertindak semenjak Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebutkan nama-nama yang disebut terkait dengan korupsi proyek Rp6 triliun itu. Seperti halnya dengan mantan Mendagri Gumawan Fauzi, Diah Anggraini, Ganjar Pranowo, Yasonna H Laoly, Setya Novanto, dan lain sebagainya.

“Nama-nama tersebut harus mulai diperiksa dan dilakukan penyelidikan. Bukan sekedar dipanggil sebagai saksi. Uang sebanyak Rp2,3 triliun yang diduga dikorupsi adalah uang rakyat yang berasal dari pajak,” tegas Iqbal.

Selain itu, Iqbal juga menegaskan, bahwa akibat uang negara yang dikorupsi itu mengakibatkan buruh tidak bisa mendapatkan tingkat kesejahteraan (kebijakan publik) yang optimal. Hal ini juga semakin menyuburkan berbagai praktek pengusaha yang memberi upeti kepada para pejabat untuk menggoalkan tujuannya, sehingga Iqbal menyampaikan dampaknya pula adalah ongkos atau biaya produksi semakin mahal sehingga jelas akan mempengaruhi kesejahteraan buruh itu sendiri.

Bahkan Iqbal juga menyayangkan uang Rp2,3 triliun tersebut hanya untuk bancakan para bandit proyek negara itu. Jika digunakan untuk kepentiangan bangsa, Iqbal mengatakan jika duit sebesar itu bisa untuk memberikan pelayanan kesehatan maupun mendidikan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.

“Dengan uang sebesar itu, pemerintah bisa memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Pengentasan kemiskinan bisa cepat dilakukan. Tetapi para koruptor justru tega menari-nari di atas penderitaan rakyat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Iqbal meminta agar KPK bertindak tegas yakni dengan menyita kekayaan mereka dan mengembalikannya kepada negara, serta memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku.

“KSPI saat ini tengah mempersiapkan aksi besar untuk menuntut KPK memeriksa dan menyelidiki nama-nama pejabat yang terindikasi kuat melakukan praktek korupsi e-KTP tersebut,” tandas Iqbal.

Selain itu, buruh juga mendesak KPK untuk tidak melupakan kasus-kasus korupsi yang lain, seperti kasus BLBI yang diduga melibatkan Megawati dan kasus RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Ahok.

Bahkan jika apa yang diserukan tersebut tidak kunjung ditindak serius, Iqbal mengatakan pihaknya akan menggelar parlemen jalanan untuk mendesak lembaga yang kini dipimpin oleh Agus Rahardjo tersebut bisa membongkar kasus yang mereka perhatikan itu.
“Jika sampai akhir Maret 2017 tidak terlihat keseriusan KPK dalam membongkar kasus ini, maka dipastikan buruh akan turun ke jalan menyatakan perang melawan korupsi,” pungkas Said Iqbal.
[dvd/mib]