Bimanesh, Fredrich
Bimanesh Sutarjo dan Fredrich Yunadi.
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai bahwa jeratan hukum yang dialamatkan kepada eks pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi dan Dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sudah tepat sebagai bentuk penyadaran bagi keduanya.

Ia menilai jika status tersangka yang dijeratkan kepada keduanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk upaya untuk menghalang-halangi dan merintangi penyidikan terkait kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto, bukan menjalankan profesi mereka masing-masing.

“Ini peringatan keras kepada pihak lain jangan menghalangi. Kalau menurut saya (perbuatan Fredrich dan Bimanesh) itu termasuk penyalahgunaaan profesi yang tidak dilindungi undang-undang,” kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (11/1/2018).

Baginya, jika seandainya keduanya menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan yang ada, maka langkah mereka pun akan terlindungi oleh Undang-undang dan status tersangkanya pun tidak akan dijeratkan.

“Yang dilindungi undang-undang kalau dia menjalankan profesi,” lanjutnya.

Dugaan kuat pelanggaran Fredrich dan Bimanesh

Kemudian Boyamin pun menilai penetapan status tersangka terhadap Pengacara dan Dokter tersebut sudah dianggap memiliki dugaan kuat dan dianggap tepat. Apalagi beberapa alasan yang dikemukakan dalam penetapan status tersangka tersebut juga jelas.

“Nampaknya KPK punya data bahwa itu ada modus untuk merekayasa rekam medik, dan mengatur rumah sakit. Nah, itukan sudah menyalahgunakan wewenang dalam hukum, menyalahgunakan profesi,” kata Boyamin.

Diketahui, KPK telah menetaplan dua orang yakni Fredrich dan Bimanesh sebagai tersangka. Pengumuman status tersangka itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Basaria menyatakan, KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, dan menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus ini.

“KPK meningkatkan status penangan perkara dua tersangka, yaitu FY kemudian satu lagi BST. FY ini seorang advokat, dan BST seorang dokter,” kata Basaria.

Dalam kasus ini, keduanya disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. (*)