polisi
*ilustrasi
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, bahwa pihaknya akan mengerahkan 15 ribu personel aparat kepolisian untuk membantu mengawal kelancaran aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar oleh elemen buruh di dua lokasi, yakni Balaikota DKI Jakarta dan Istana Merdeka.

“Jadi kesiapan pengamanan aksi buruh besok (hari ini -red) ada di sasarannya di Istana, kami sudah membuat rencana pengamanan dan kami sudah ada sekitar 15 ribu lebih personel baik dari Polda maupun Mabes Polri,” kata Kombes Pol Argo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/11/2017).

Bahkan untuk kelancaran aksi penyampaian pendapat yang akan digelar oleh elemen buruh tersebut, Argo mengatakan jika aparat kepolisian lalu lintas juga banyak disiagakan untuk mengurai kemacetan yang berpotensi terjadi sepanjang aksi berlangsung.

Argo juga mengatakan jika rekayasa lalu lintas pun akan dilakukan jika situasi dan kondisi memaksakan dilakukan rekayasa lalu lintas.

“Kami juga terutama lalu lintas sudah siap. Rekayasa lalin (lalu lintas) tapi itu semuanya situsional,” ujarnya.

Diketahui, hari ini elemen buruh khususnya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi besar-besaran. Dalam aksinya itu rencananya target massa yang akan dikerahkan ke Jakarta akan berjumlah sekitar 20 ribu orang.

Sementara seluruh buruh nanti akan dipecah konsentrasinya menjadi dua lokasi, yakni di Balaikota DKI Jakarta dan Istana Merdeka.

“Massa sekitar jam 11.00 WIB akan dibagi 2. KBJ (Koalisi Buruh Jakarta -red) dipimpin pak Winarso. Kami setting sampai malam. Non KBJ akan longmarch ke Istana negara sampai ada hasil. 8 ribu sampai 12 ribu orang dengan target 20 ribu orang akan hadir. Dari Jabodetabek, ada dari Tasikmaya, ada dari Serang, Kota Cilegon, ada dari Jateng, jatim, Kalimantan, Sumatera dan kota-kota lainnya,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal ketika gelar konferensi pers di kantornya, Rabu (8/11/2017).

Kemudian dalam aksinya itu, buruh akan membawa tiga agenda tuntutan. Diantaranya adalah desakan pemerintah pusat untuk mencabut regulasi PP Nomor 78 Tahun 2015 yang dianggap menjadi cikal-bakal dari upah murah di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Tuntutan kedua adalah penolakan terhadap upah murah pada Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018 yang telah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Buruh meminta agar Gubernur Anies segera melakukan revisi pada Pergub terkait UMP 2018 yang senilai Rp3,6 juta menjadi Rp3,9 juta.

Terakhir tuntutan buruh adalah desakan agar pemerintah pusat menurunkan tarif dasar listrik (TDL).