Riyan HIdayat
Koordinator Pusat BEM Nasionalis, Riyan Hidayat.
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Koordinator pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nasionalis, Riyan Hidayat menilai bahwa pembubaran ormas anti terhadap Pancasila atau dasar negara Indonesia bisa dilakukan oleh pemerintah. Bahkan ia menilai penggunaan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) bisa diterbitkan untuk menegaskan itu.

“Saya kira Perppu itu dibutuhkan sebagai langkah hukum yang konstitusional dalam proses pembubaran ormas, yang mengancam eksistensi Pancasila, UUD 1945 dan nilai konstitusi lainnya,” kata Riyan dalam statemennya kepad Redaksikota, Senin (10/7/2017).

Ia menegaskan bahwa pemerintah juga perlu hati-hati. Namun demikian, ketegasan pemerintah pusat dalam mengambil tindakan untuk membubarkan ormas perongrong ideologi bangsa harus ada, sehingga tidak mengorbankan negara di kemudian hari.

“Kita mesti bubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, terlebih organisasi yang tak berperan signifikan dalam pembangunan kemajuan bangsa dan negara. Yang jelas pemerintah harus melakukan segala sesuatunya sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tukasnya.

Alasan pembubaran HTI ini ditegaskan Riyan karena seluruh elemen negara Indonesia harus berbondong-bondong merawat ideologi sampai kapanpun. Ia juga menegaskan hukum dan aturan juga harus diikuti jika ingin tetap berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita sudah sepakat bahwa organisasi tertinggi kita ya negara. Sebagai organisasi yang berada dibawah negara kita seharusnya ikut mematuhi aturan2 khususnya konsensus dasar kita yaitu Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Ia juga juga menyarankan kepada siapapun atau ormas apapun di Indonesia, jika memang niatnya ingin membangun bangsa dan Negara, tetaplah mengikuti koridor yang sudah ada.

“Kalau memang mau ikut memajukan umat, ya mari berjuang lewat konstitusi. Bukan melakukan upaya-upaya dekonstruksi,” tegas Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah itu.