Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketum Badan Investigasi Independen Peneliti Kekayaan Pejabat Dan Pengusaha Republik Indonesia (BII-PKPPRI), Darsuli menyampaikan bahwa dengan adanya Hak Angket yang dimotori oleh tokoh-tokoh politik seperti Fahri Hamzah, Masinton Pasaribu, Agun Gunanjar dan Risa Mariska, adalah penghianatan terhadap rakyat.

Menurutnya, para anggota legislatif di Senayan tersebut hanya ingin membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melemah, bahkan terlihat memiliki tujuan untuk melucuti kewenangan KPK.

“KPK sebagai lembaga antirasuah seharusnya semakin diperkuat kedudukannya, bukan malah untuk digembosi dan dilucuti kewenangannya. Kami mencium aroma yang tak sedap di DPR, isu Hak Angket justru patut diduga menutupi permasalahan korupsi yang sebenarnya terkait e-KTP,” kata Darsuli di Jakarta, Minggu (9/7/2017).

Selain itu, Darsuli juga menilai bahwa persoalan korupsi e-KTP bukan persoalan satu dua orang saja, melainkan banyak aktor yang diduga ikut bermain dalam persoalan tersebut. Untuk itulah, Darsuli menganggap bahwa pantas KPK menjadikan upaya pembongkaran kasus tersebut dalam prioritas mereka.

“Permasalahan e-KTP adalah perampokan berjamaah, bukan lagi sekedar korupsi orang per-orang, melainkan korupsi yang sudah disain sedemikian rupa. Sehingga pantas bila e-KTP menjadi hal yang mendesak untuk diselesaikan, bukan malah sebaliknya menyerang KPK dengan Hak Angket,” ucapnya.

Darsuli juga menambahkan benteng pertahanan Indonesia dari maling uang rakyat sekarang ini hanyalah KPK, benteng daripada koruptor adalah lembaga antirasuah itu. Untuk itu, KPK tidak boleh dilemahkan, KPK harus diperkuat, KPK adalah bagian dari rakyat yang harus diperkuat kedudukannya.

“BIIPKPPRI dengan tegas menolak adanya Hak Angket terhadap KPK. Kami tidak akan pernah mengakui adanya Hak Angket, Hak Angket hanya mengelabui publik untuk menutupi borok yang sebenarnya, iya E-KTP itu,” tutupnya.