Jokowi
Presiden Joko Widodo di acara Perayaan Natal Bersama Tingkat Nasional Tahun 2017 di Rumah Radakng, Kota Pontianak. [istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Jakarta – Akhir-akhir ini banyak Kepala Daerah yang terciduk Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala daerah yang terkena OTT oleh KPK tersebut, merupakan kader dari partai banteng bermoncong putih.

Aktivis Rumah Gerakan 98 (RG98) Haikal Sulaiman menilai apa yang dilakukan oleh lembaga antirasuah sudah tepat dan sangat profesional dalam menjalankan tugasnya.

“KPK sudah profesional lah, dan sudah benar, terlebih jika hal itu berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sudah cukup memiliki 2 alat bukti itu yang diproses,” kata Haikal, hari ini.

Lebih lanjut, Haikal menegaskan dalam menjalankan tugasnya, KPK tidak tebang pilih dengan melihat para koruptor itu dari partai apapun, sehingga jika terbukti salah ya harus di proses.

“Mereka bekerja tidak melihat backgraund partai politik, hanya karena Pilkada kebanyakan dimenangkan oleh PDIP otomatis presentasi kepada daerah dari PDI-P lebih banyak,” tuturnya.

Haikal menuturkan, bahwa dia tidak melihat adanya grand design dalam kasus OTT yang dilakukan oleh KPK tersebut, dengan tujuan untuk mendiskreditkan PDIP.

Dan dia memastikan OTT ini tak akan berpengaruh dengan elektabilitas Jokowi untuk maju di Pilpres 2019. Jokowi dalam hal ini tidak menginstruksikan khusus kepada kepala daerah.

“Dia kan hanya bekerja saja, saya tidak melihat rakyat mengkoneksikan penangkapan KPK itu dengan keterpilihannya pak Jokowi,” pungkasnya. (Akbar)