Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Pengamat hukum, Hermawanto menyarankan agar para anggota dewan maupun pejabat yang namanya disebut dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP agar menanggalkan jabatannya, jika memang kapasitasnya sebagai pejabat publik memang masih pro terhadap kepentingan rakyat.

“Bagi para pejabat legislatif maupun eksekutif yg disebut namanya menerima dana E-KTP, saya sarankan mengundurkan diri sebagai sikap ksatria, dan bukti dirinya beriktikad baik untuk kepentingan publik,” kata Hermawanto, Kamis (9/3/2017).

Selain kepada para pejabat negara itu, Hermawanto juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menangani kasus tersebut, dan tidak hanya membuat geger publik namun penangannya tak kunjung tuntas.

“Dan bagi KPK kami berharap tuntaskan kasus E-KTP, jangan hanya manis dibibir saja, hanya disebut namanya tapi tidak ditindak secara hukum,” tukasnya.

Bahkan ia juga mengingatkan bahwa pengembalian dana korupsi atau sejenisnya sama sekali tidak bisa menghapus unsur kejahatan tersebut, sehingga proses hukum harus terus berjalan sampai seadil-adilnya.

“KPK perlu ingat, ketentuan UU Tipikor bahwa pengembalian dana tidak menghapus unsur kejahatan,” tandasnya.

Lebih lanjut, Hermawanto juga mengingatkan lembaga antirasuah itu, bahwa publik pasti akan mendukung penuh upaya penegakan hukum mega proyek tersebut jika memang KPK serius bekerja.

“Kami yakin rakyat akan dukung KPK untuk tuntaskan kasus e-KTP,” ujarnya.
Dalam persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Kamis (9/3/2017) kemarin, beberapa nama mantan menteri dan pejabat publik disebut menerima bagi-bagi duit komisi proyek tersebut. Mereka diantaranya adalah :

1. Gamawan Fauzi sebesar US$4,5 juta dan Rp50 juta.
2. Diah Anggraini US$2,7 juta, dan Rp22,5 juta.
3. Drajat Wisnu Setyawan US$615 ribu dan Rp25 juta.
4. Enam anggota panitia lelang masing-masing US$50 ribu.
5. Husni Fahmi US$150 ribu dan Rp30 juta.
6. Anas Urbaningrum US$5,5 juta.
7. Melchias Markus Mekeng sejumlah US$1,4 juta.
8. Olly Dondokambey US$1,2 juta.
9. Tamsil Linrung US$700 ribu.
10. Mirwan Amir US$1,2 juta.
11. Arief Wibowo US$108 ribu.
12. Chaeruman Harahap US$584 ribu dan Rp26 miliar.
13. Ganjar Pranowo US$520 ribu.
14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi ll dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah US$1,047 juta.
15. Mustoko Weni sejumlah US$408 ribu
16. Ignatius Mulyono US$258 ribu
17. Taufik Effendi US$103 ribu.
18. Teguh Djuwarno US$167 ribu.
19. Miryam S Haryani sejumlah US$23 ribu.
20. Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing US$37 ribu.
21. Markus Nari sejumlah Rp4 miliar dan US$13 ribu.
22. Yasona Laoly US$84 ribu.
23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah US$400 ribu.
24. M Jafar Hapsah sejumlah US$100 ribu.
25. Ade Komarudin sejumlah US$100 ribu.
26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1 miliar.
27. Wahyudin Bagenda, Direktur Utama PT LEN Industri Rp2 miliar.
28. Marzuki Ali Rp20 miliar.
29. Johanes Marliem sejumlah US$14,880 juta dan Rp25 miliar
30. 37 anggota Komisi lainnya seluruhnya berjumlah US$556 ribu, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara US$13 ribu sampai dengan USD18 ribu.
31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta.
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp137 miliar.

[mib/tmp]