Beranda News Nasional Hendardi Minta Pemerintah Indonesia Tak Gubris Tuduhan Habib Rizieq soal Bendera Tauhid

Hendardi Minta Pemerintah Indonesia Tak Gubris Tuduhan Habib Rizieq soal Bendera Tauhid

WIB
247 views
| Estimasi Baca: 2 minutes
Hendardi

JAKARTA, Redaksikota.com – Munculnya upaya pelemparan tudingan bahwa terpasangnya bendera berlafadz Tauhid di dinding rumah kontrakan Habib Muhammad Rizieq bin Shihab di Makkah adalah Badan Intelijen Negara (BIN) sangat tidak mendasar.

Hal ini pun diamini pula oleh Ketua Setara Institute, Hendardi. Dalam keterangan persnya yang diterima wartawan, Hendardi menilai tudingan Rizieq kepada pemerintah Indonesia tersebut hanya upaya kencari perhatian semata.

“Tuduhan Rizieq Shihab (RS) atas rekayasa kasus bendera di Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia, tidaklah berdasar dan hanya menunjukkan upaya dirinya menjadi tokoh yang ingin diperhitungkan dalam konstalasi politik Indonesia,” kata Hendardi, Jumat (9/11/2018).

Apalagi dalam kontestasi politik Pilpres 2019 khususnya, seorang tokoh akan mencoba menunjukkan nilai tawarnya agar suaranya masih dianggap dominan.

“Cara ini juga merupakan upaya melanggengkan pengaruh pada para pengikutnya, sehingga tetap berada dalam satu barisan dan imamah terhadap RS, yang ujungnya adalah untuk kepentingan politik praktis dalam Pilpres 2019,” ujarnya.

Sementara terkait dengan maraknya tudingan bahwa intelijen Indonesia berada di balik polemik bendera Tauhid yang membuat Rizieq diperiksa Kepolisian Arab Saudi itu, Hendardi menilai bahwa pemerintah Indonesia secara kelembagaan tak perlu meladeni dan menggubrisnya.

“Bahwa semua otoritas negara Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat tentu tidak mungkin ada campur tangan dari negara lain. Jadi masalah adanya bendera hitam di kediaman RS di Arab Saudi tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah dan unsur aparat keamanan,” tuturnya.

Sekali lagi, Hendardi menganggap tudingan Rizieq kepada pemerintah Indonesia hanya upaya playing victim dari imam besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

“Dugaan, kecurigaan serta tudingan pengikut RS sebagai perbuatan dari unsur aparat Negara RI seperti BIN disamping tidak logis juga hanya fantasi, ilusi dan dugaan kuat merupakan bentuk politisasi sebagai seolah-olah korban,” sambungnya.

Lebih dari itu, Hendardi nengingatkan bahwa pemerintah Indonesia akan tetap memberikan perlindungan kepada warga negaranya di dalam maupun di luar negeri, termasuk juga kepada Habib Rizieq.

Hanya saja, ia tetap memberikan catatan bahwa posisi Rizieq di Makkah saat ini statusnya sebagai pelarian kasus alias buronan hukum.

“Adalah benar setiap warga negara Indonesia di luar negeri harus dilindungi Pemerintah RI tidak terkecuali RS,” tegas Hendardi.

“Namun mesti terus diingat bahwa status RS adalah pelarian/buron dari beberapa kasus yang melilitnya di Indonesia termasuk chatting porno yang diduga melibatkan dirinya. RS memilih menghindar menghadapi hukum di tanah air, namun tetap mencoba bermain politik di negara orang yang konsekwensinya juga kerap mesti berhadapan dengan hukum di negara tersebut,” tambahnya.

Terakhir, Hendardi menilai apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Rizieq Shihab sudah lebih dari cukup.

“Upaya dan bantuan yg telah dilakukan oleh Perwakilan Pemerintah RI di Arab Saudi sudah jauh lebih dari cukup kepada RS sebagai WNI yang ada di luar negeri yang justru menghindar dari proses hukum di Indonesia,” tutupnya.

Perlu diketahui, bahwa Habib Rizieq melalui akun twitter pribadinya menuding pemasangan bendera Tauhid di dinding luar rumahnya adalah ulah intelijen Indonesia. Bahkan ia mengklaim dirinya menjadi korban.

“Apalagi ada informasi yg masuk ke HRS bahwa pihak Intelijen (BIN) telah menyewa rumah di sekitar kediaman Habib Rizieq untuk memantau aktivitas beliau selama 1×24 jam, dan telah lama diketahui HRS,” tulis di akun @IB_HRS, Rabu (7/11/).

(red)