Haris Azhar
Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar. [*istimewa]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Pengacara senior, Todung Mulya Lubis menilai jika tulisan yang diunggah oleh koordinator KontraS, Haris Azhar adalah upaya pengungkapan kasus untuk kepentingan umum, sehingga yang bersangkutan dinilai Todung tidak bisa dipidanakan.

“Tentang tugas-tugas pengacara seperti Haris yang disebut ‘public interest lawyer‘ ini memang belum banyak dibahas di Indonesia. Pengacara seperti ini tidak terkait dengan klien, tetapi isu yang menyangkut kepentingan umum,” kata Todung di Jakarta, Senin (8/8/2016).

Hal senada juga disampaikan Chandra Hamzah, mantan komisioner KPK tersebut menilai jika langkah upaya pengungkapan fakta terkait bobroknya institusi Polri, TNI, dan BNN akibat ulah nakal oknum-oknumnya seharusnya mendapatkan apresiasi.

Jika memang upaya penegakan hukum bisa dilakukan, Chandra justru menilai seharunsya pula Haris bisa dipanggil untuk memberikan keterangan dan data-data terkait temuannya itu seperti halnya kisah yang diceritakan terseksekusi mati Freddy Budiman.

“Langkah yang diambil Haris justru harus diapresiasi,” kata Chandra.

“Seharusnya dia (Haris Azhar) dipanggil dahulu untuk mendalami data-data yang ada,” sambungnya.

Diketahui, berdasarkan tulisan Haris Azhar berjudul “Cerita Busuk dari Seorang Bandit” yang diunggah KontraS sempat mengguncang institusi Polri, TNI, dan BNN. Pasalnya, dari kisah yang diumbar Haris berdasarkan cerita dari Freddy Budiman, ada keterlibatan oknum intitusi keamanan dan penegak hukum tersebut yang menerima duit panas dari bisnis narkoba yang dilakukan Freddy.

Tak tanggung-tanggung, uang ratusan miliar sudah digelontorkan baik kepada oknum TNI, Polri, maupun BNN. Dan ada juga sepenggal kisah tentang pemberian fasilitas mobil dari oknum jenderal TNI bintang dua untuk mengantarkan barang narkoba.

Hanya saja, upaya pengungkapan fakta tersebut justru berbuah pelaporan dari Polri, TNI, dan BNN kepada Bareskrim Mabes Polri yang dialamatkan kepada Haris Azhar dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

(rel)