Beranda News Nasional Soal Tindakan Separatis OPM Di Papua, PPAD Minta Sikap Tegas Pemerintah

Soal Tindakan Separatis OPM Di Papua, PPAD Minta Sikap Tegas Pemerintah

WIB
100 views
| Estimasi Baca: 2 minutes

Jakarta, Redaksikota.com – Dalam rangka menanggapi kejadian pembantaian terhadap rakyat sipil dan anggota TNI oleh Gerombolan Pemberontak atau Separatis Bersenjata OPM di daerah Nduga Papua,pada tanggal 2 sampai dengan 4 Desember 2018, PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI AD), menyatakan sikap keprihatinan di Gedung Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD),di Kantor Pusat di Matraman no.114 di Jakarta, Jumat. 7/12/2018.

“Harus menjadi perhatian kita bersama bahwa kehadiran OPM yang sekarang sudah menjadi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), semula dilatari oleh masalah keadilan sosial yang belum baik, kemudian bergulir tidak terkendaiikan oleh Pemerintah Pusat,sehingga kini sudah sampai pada kompleksitas masalah yang rumit berkelanjutan dan. Sudah menjadi isu internasional, terutama dengan kehadiran dan aksi-aksi gerombolan pemberontak atau separatis bersenjata, serta campur tangan pihak asing,” kata Letjend (Pur) TNI-AD Kiki Syahnakri kepada Redaksikota.com, di Jakarta.

Letjen. (Pur) TNI-AD Kiki berpendapat berdasarkan pola gerakan Gerombolan pemberontak atau Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM), sepatutnya tidak lagi disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagaimana penyebutannya selama ini.

“Karena tujuan mereka jelas untuk memisahkan diri dari NKRI,sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata, sehingga kehadirannya sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI, dan memenuhi syarat disebut sebagai kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer”, beber Kiki.

Untuk itu, menurut Letjen(Pur)TNI-AD Kiki segenap Pengurus Pusat PPAD menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

1. Keprihatinan atas kejadian yang mengakibatkan tewasnya para pekerja dan masyarakat sipil di wilayah Nduga,serta turut berduka yang mendalam kepada semua keluarga korban yang ditinggalkan.Harapan kami,peristiwa serupa tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari.

2. Menegaskan bahwa yang melakukan aksi tersebut bukan Kelompok Kriminal Bersenjata, tetapi Gerombolan pemberontak atau Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka.

Mengingat akar masalahnya adalah keadilan sosial, maka mendorong Pemerintah untuk menangani masalah Papua secara terpadu, dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.Filosofi yang secara prinsip harus dipegang adalah “Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat Papua”.

4. Penangan terhadap GSB-OPM sepatutnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama, dibantu oleh Polri dalam hal penegakan hukumnya. Operasi TNI harus dilakukan secara terukur berdasarkan Hukum Humaniter dan Azas Operasi Lawan Gerilya, dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua,terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata.

5. Mendorong pemerintah untuk mendaya-gunakan Satuan Zeni TNI dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur didaerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB-OPM.

6. Melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh komprehensif. Menyangkut masalah menejemen operasie TNI-Polri (sistem intelejen, taktis, koordinasi, teritorial, logistik), pembangunan daerah, hak-hak adat, serta hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal.

“Pernyataan tersebut kami sampaikan agar menjadi perhatian pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemerintah,sekaligus kami sampaikan sebagai ungkapan keprihatinan dan perhatian kami terhadap masalah Papua,” pungkas Letjen.(Pur)TNI-AD Kiki.

(Darsuli)