Mahyudin Rumata
Mahyudin Rumata
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua PB HMI Bidang Agraria dan Maritim, Mahyudin Rumata menilai momentum peringatan World Ocean Day atau Hari Laut Sedunia yang jatuh pada hari ini, Kamis (8/6/2017) ditanggapi oleh dirinya.

Pasalnya, momentum tersebut bisa menjadi bahan evaluasi pemerintahan Joko Widodo untuk memperhatikan serius sektor kelautan, yang sempat digadang-gadang akan dijadikan poros maritim.

“Visi Poros Maritim Dunia ala Jokowi-JK dengan menjadikan laut sebagai yang utama sangat mungkin tidak tercapai jika Presiden tidak melakukan evaluasi total terhadap tata kelola kelautan Indonesia, dengan memproteksi para pembantunya yang mengurusi Laut,” kata Mahyudin dalam siaran persnya yang diterima Redaksikota hari ini.

Salah satu yang mendapatkan kritikan keras adalah temuan adanya temuan masalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan ada temuan tidak wajar oleh lembaga adhoc tersebut di sektor Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan.

“Pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan Indonesia, menunjukkan sejumlah masalah dalam Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan,” terangnya.

Kemudian di sektor perijinan saja. Mahyudin menyebutkan ada temuan indikasi tidak beres dengan persoalan di bagian itu. Yakni penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

“Selain itu, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) juga belum tertib. Ini di buktikan dengan masih banyak keluhan hal tersebut,” tandasnya.

Dan yang menjadi catatan besar lainnya menurut Mahyudin adalah peranan para stakeholder yang dianggap hanya mencari keuntungan pribadi dan kelompok saja.

“Seperti KKP, Kemenkomar, Perhubungan Laut, Bakamla, AL, masing-masing sibuk dengan mengedepankan ego sektoralnya, masing-masing saling menyerobot, seakan merebut kue santapan,” keluh Mahyudin.

Lebih lanjut, Mahyudin memberikan catatan kepada pemerintah dan pemegang kebijakan di Indonesia, bahwa jika sampai ini tidak menjadi atensi besar dan mengentaskannya, maka keberlangsungan masyarakat dan kehidupan akan terancam.

“Persoalan lain adalah belum teridentifikasi dengan baik dan benar hak-hak masyarakat pesisir dalam pemanfaatan laut,” tukas Mahyudin.

“Manfaat laut yang begitu besar, namun jika tidak di barengi dengan semangat pengelolaan yang baik akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia,” imbuhnya.