Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua Komite Perempuan IndustriALL Indonesian Council, Seri Mangunah mengatakan bahwa perlindungan maternitas di tempat kerja sudah seharusnya menjadi elemen penting dan perhatian dari bangsa ini, demikian juga dalam gerakan buruh Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Seri Mangunah dalam kegiatan peringatan Hari Perempuan Internasional di depan gedung DPR RI, Jakarta. Baginya, perlindungan maternitas menjadi wajib didapatkan oleh buruh perempuan.

“Perlindungan maternitas yang meliputi hak atas cuti haid, hak atas cuti melahirkan, perlindungan reproduksi melalui kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan ibu hamil di tempat kerja, waktu menyusui pada jam kerja serta tersedianya pojok laktasi merupakan elemen penting bagi terciptanya perlindungan maternitas menyeluruh di tempat kerja,” kata Seri dalam siaran persnya, Rabu (8/3/2017).

Bagi Seri, ini penting bagi perempuan khususnya kaum ibu, karena dari rahim mereka akan lahir para generasi-generasi bangsa, untuk menentukan arah masa depan negara Indonesia ke depan.

“Karena hanya dari ibu yang sehat lahir anak-anak bangsa yang sehat,” tukasnya.

FSPMI
FSPMI gelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Senada dengan Seri, Wakil Presiden FSPMI Bidang Perempuan, Mundiah menegaskan, bahwa perlindungan terhadap pekerja perempuan sejauh ini belum maksimal.

Menurutnya, kurang maksimalnya perlindungan itu salah satunya terlihat dari keengganan pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas. Konvensi ILO ini dikatakan Mundiah akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pekerja perempuan. Misalnya, hak cuti melahirkan pekerja perempuan minimal 14 pekan.

Dan yang menyedihkan dan saat ini praktiknya masih saja terjadi dikatakan Mundiah adalah regulasi perusahaan yang melakukan pengecekan terhadap haid perempuan. Bahkan ada juga praktiknya yang tidak sangat pantas dilakukan.

“Masih ada pengusaha yang menerbitkan peraturan untuk memeriksa langsung pekerja perempuan yang ingin mengambil cuti haid. Pemeriksaan itu dilakukan lewat klinik di perusahaan, tapi ada juga yang memeriksa adalah orang yang tidak sepatutnya yaitu satpam,” ujar Mundiah.

Akibatnya, pekerja perempuan kesulitan mengambil cuti haid karena prosedur yang diterapkan di perusahaan rumit. Terutama yang harus melewati tahap “pemeriksaan” oleh pihak perusahaan.

Untuk itulah, Mundiah dan beberapa elemen buruh lainnya akan serius memperjuangkan hak buruh perempuan tersebut, agar hak mereka tidak dinodai dengan regulasi yang tidak pantas dan terbilang rumit itu.

“Oleh karena itu, buruh Indonesia bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan perlindungan maternitas,” tandasnya.

Dalam aksi yang digelar mereka hari ini, ada beberapa pokok isu yang mereka ingin sampaikan. Diantaranya adalah menyerukan pemerintah agar memperhatikan persoalan yakni perlindungan maternitas, 14 minggu cuti melahirkan, ratifikasi konvensi IlO 183, dan stop periksa haid bagi perempuan. Dan sekaligus sebagai ajang untuk merayakan Hari Perempuan Internasional. [dvd/mib]