Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Terkait dengan kesalahpahaman antara Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tentang kewenangan dari Panglima dalam hal menentukan pembelian helikopter yang disampaikan Panglima pada saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR pada Senin 6 Februari lalu.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin menjelaskan pada rapat tersebut, materinya sudah disiapkan evaluasi dan program 2016 dan rencana anggaran dan program tahun 2017, dan berjalan seperti biasanya.

Tetapi ada materi rapat yang disampaikan oleh Panglima TNI menyangkut semacam keberatan tentang penggunaan penganggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, pimpinan komisi I meminta agar rapat dilakukan secara tertutup.

TB Hasanudin menegaskan, pada saat rapat dilakukan tertutup, apa yang disampaikan oleh Panglima TNI tidak ada yang salah, karena acuannya hirarki komando, tetapi apa yang disampaikan oleh Menhan itu adalah hirarki anggaran dan pengadaan ini berbeda.

“Seharusnya masalah ini diselesaikan di internal pemerintah, soal permen tidak perlu didiskusikan di DPR,” ujar TB Hasanudin kepada wartawan di Gedung DPR Rabu (8/2/2017).

TB menjelaskan, Peraturan pemerintah tahun 2015 sangat lengkap dimana ada pasal-pasal klosal, bagian dari fungsi anggaran, termasuk di dalamnya undang-undang Kementerian Pertahanan.

“Komisi satu sepakat bahwa masalah tersebut diselesaikan di intern pemerintah,” tegas TB Hasanudin. [ike]