Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

JAKARTA – RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih terus dapat penolakan, khususnya dari kaum buruh. Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI), mengungkapkan bahwa RUU sapu jagat itu dinilai menabrak prinsip dasar konstitusi negara.

“RUU ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi negara, di mana kalau bicara demokrasi, bicara soal kesejahteraan, keadilan, justru semakin jauh dari harapan rakyat dalam rancangan undang-undang Ciptaker,” ujar Nining Elitos, Ketua Umum KASBI dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (6/8/2020).

Menurut Nining, pembuatan draf RUU Cipta Kerja ini disembunyikan pemerintah. Bahkan, sulit diakses masyarakat. Selain itu, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, pemerintah dan DPR seharusnya fokus pada penanganan Covid-19, salah satunya memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

“Bahkan, terakhir kita melakukan aksi tanggal 6 Juli dan pimpinan DPR dan Baleg menyampaikan dalam masa reses ini tidak ada pembahasan dan sidang-sidang. Namun dalam praktiknya terjadi pembahasan yang justru masif,” tutur Nining.

Oleh sebab itu KASBI akan kembali turun ke jalan, untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja bersama sejumlah kelompok buruh atau pekerja yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK).

Aksi tersebut rencananya akan dilakasanakan pada tanggal 14 Agustus 2020, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
“KASBI akan bersama GEBRAK turun ke jalan mendesak pada Presiden dan DPR untuk mengehentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan menarik itu dari DPR,” ujar dia.

Untuk diketahui, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) terdiri dari sejumlah kelompok buruh, pekerja hingga mahasiswa yakni KASBI, KPBI, Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), SINDIKASI, dan Solidaritas Pekerja Viva (SPV).

Kemudian, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, LBH Jakarta, AEER, KPA, GMNI UKI, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Federasi Pelajar Indonesia (Fijar), LMND DN, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jentera, dan lainnya. (NAL)