Ilhamsyah
Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah. [foto : Redaksikota]
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota.com – Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menegaskan bahwa dalam Pilpres 2019 nanti pihaknya tidak akan memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia.

Pasalnya, sejarah kelam Prabowo sepanjang menjadi perwira militer aktif tidak dapat dilupakan begitu saja dan menjadi catatan buruk bagi sosok Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Kalau untuk Prabowo, di organisasi kami tidak akan dukung Prabowo. Banyak alasan sebenarnya karena kami ingin satu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yg betul-betul clear dari (catatan kelam) masa lalu,” kata Ilhamsyah ketika ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/8/2018).

“Bagaimanapun track record dia selama di militer dulu tidak bisa kita pungkiri,” tambahnya.

Karena salah satu faktor itulah, Ilhamsyah menilai menjadi alasan mengapa elektabilitas Prabowo Subianto tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

“Dan itu juga menurut saya kenapa elektabilitas dari Prabowo sudah mentok sampai 30 sekian persen, padahal normalnya sekarang suara terbesar larinya ke oposisi tapi Prabowo punya keterbatasan,” tuturnya.

Hanya saja sikap buruh tersebut bisa berubah jika partai pengusung capres-cawapres dari pihak oposisi memiliki opsi lain untuk mengajukan siapa Capresnya nanti.

“Kecuali seandainya Gerindra usung Gatot atau siapa, PKS atau Anies yg akan dinaikkan mungkin (sikap buruh) bisa berubah,” terangnya.

Kecewa dengan Jokowi

Di sisi lain, Ilhamsyah mengatakan bahwa dirinya sampai saat ini belum bisa menentukan sikap siapa Capres yang akan dipilihnya nanti. Ia mengatakan selain tak akan pilih Prabowi, ia juga tidak akan mau lagi pilih Jokowi.

“Kalau sampai hari ini terutama di organisasi saya di KPBI sampai sekarang belum putuskan mendukung siapa, karena di situasi hari ini untuk Jokowi kami bilang ada kekecewaan seperti yang saya sampaikan tadi yakni melemahkan kepentingan kaum buruh,” kata Ilhamsyah.

Pelemahan kepentingan buruh yang dimaksud Ilhamsyah adalah munculnya beberapa kebijakan yang diambil oleh Joko Widodo selama menjabat yang dinilai memberatkan mereka, mulai dari hadirnya PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan beberapa kebijakan lainnya.

Selanjutnya, ia menyatakan akan fokus menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan upaya mensejahterakan rakyat.

Nah, ke depan kita yang utama adalah kampanyekan apa yang menjadi kebutuhan dan program apa yg kami inginkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Apa program-programnya dan siapa yang berani dan mau (menjalankannya),” tuturnya.

Program tersebut dikatakan Ilhamsyah ada beberapa poin. Beberapa diantaranya adalah penanganan ketenagakerjaan untuk melindungi buruh dari PHK sepihak.

“Bagaimana penanganan ketenagakerjaan bisa dimulai dari BUMN. Karena selama ini faktanya perusahaan swasta tiap kali kita protes pelanggaran di sana berkilah kalau di BUMN aja boleh kok kayak begini kenapa di kita gak boleh,” terang Ilhamsyah

“Misal soal kontrak outsourcing, di BUMN tuh masif. Kalau mau kita selesaikan masalah ketenagakerjaan benahi dulu di BUMN. Kalau BUMN bisa dibenahi, maka akan mudah kita benahi di perusahaan-perusahaan swasta,” tambahnya.

Selanjutnya adalah upah. Ilhamsyah mengatakan pihaknya ingin agar kesejahteraan buruh dapat ditingkatkan dari faktor ini.

“Upah bagi buruh adalah urat nadinya pekerja. Kami dari dulu berupaya bagaimana tingkat kesejahteraan rakyat bisa terjamin, 47% buruh ini adalah pekerja formal termasuk wartawan. Kita yang terima upah itu namanya buruh,” lanjutnya.

Kenaikan upah tersebut kata Ilhamsyah akan mampu meningkatkan kesejahetaraan buruh karena akan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Bagaimana upah harus bisa ditingkatkan agar tingkat kesejahteraan rakyat secara umum ini bisa meningkat. Tapi kalau pemerintah masih terus tekan upah dan masih terus gunakan upah murah sebagai salah satu cara untuk menarik investasi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat tidak akan bertambah, daya beli menurun dan kemiskinan tidak bisa dientaskan,” tegas Ilhamsyah.

(ibn)