Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Ketua Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) Indonesia DKI Jakarta, Ustadz Zainal Muttaqin menilai jika apa yang menjadi pernyataan sikap mereka terkait dengan upaya kriminalisasi ulama dan tokoh Islam dewasa ini bisa didengarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Ia meyakini jika pemerintah pusat pasti mendengarkan apa yang menjadi statemen mereka tersebut. Namun jika sampai hal itu tidak digubris, Zainal menilai jika pemerintah sedang mencari masalah.

“Saya pikir pemerintah akan berfikir jernih, jika sampai pemerintah tidak menggubris, sama halnya pemerintah sedang menggali kuburannya sendiri,” kata Zainal saat konferensi pers di Masjid Al Furqan, Kramat Raya 45, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017).

Diketahui, dalam kesempatan tersebut bersama dengan para pengurus masjid se-Jabodetabek bersama dengan pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, juga menggelar pernyataan sikapnya tentang hal itu.

Pernyataan Sikap :
Pernyataan Sikap Bersama Ormas/Lembaga Islam dan Pengurus Masjid se-Jabodetabek Tentang Kesewenang-wenangan
Bismillahirrahmanirrahim

Menyikapi situasi terkini di tanah air terkait penahanan terhadap ustadz Muhammad Al Khattath dan Alfian Tanjung serta penetapan tersangka dan DPO kepada Habib Rizieq Syihab, Amies Rais, KH Hasan Abdullah Sahal (Ponorogo), KH Abdul Somad (Pekanbaru) dan tokoh umat Islam lainnya, serta upaya pembubaran ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sangat kental nuansa politik dan arogansi kekuasaan ketimbang landasan hukum. Kami Pemimpin Ormas/Lembaga Islam dan Pengurus Masjid se Jabodetabek dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Apa yang dilakukan para ulama habaib dan tokoh Islam tersebut semata2-mata dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh agama serta wujud kecintaan yang besar kepada NKRI sebagai warisan para founding fathers yang harus dijaga keutuhan dan kedaulatannya.

2. Bersanya peran ormas Islam, ulama dan tokoh Islam dalam menegakkan, menjaga dan mengembalikan NKRI seperti dilakukan KH Hasyim Asyari melalui resolusi jihad dan Mr Mohammad Natsir melalui Mosi Itegralnya adalah fakta sejarah yang tak mungkin dipungkiri oleh siapapun yang masih memiliki kewarasan nalar.

3. Ormas Islam, Ulama, umat Islam dan NKRI adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bagi umat Islam menjaga dan mempertahankan NKRI dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berTuhan, bersatu dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah perintah agama yang bernilai ibadah. Karena itu, mencurigai dan menuduh ulama, tokoh dan umat Islam sebagai intoleran, anti kebhinnekaan dan tak setia pada NKRI merupakan kebohongan dan pemutarbalikkan sejarah yang hanya dilakukan oleh mereka yang ingin memecah belah bangsa, mengail ikan di air keruh dan mereja yg anti agama dan tidak bertuhan.

4. Menyerukan dan meminta dengan sangat dan penuh hormat kepada Presiden RI memerintahkan Kepolisia Republik Indonesia untuk menghentikan upaya kriminalisasi dan tuduhan keji terhadap ulama, tokoh, ormas dan aktivis Islam dalam segala bentuknya, karena hal itu menciptakan kejahatan besar dan menciptakan keresahan di masyarakat, merusak kekhusyuan umat Islam dalam menjalankan ibadah ramadhan serta mengganggu keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Menuntut dan mendesak pemerintah RI memulihkan nama baik dan mengembalikan kehormatan para ulama, tokoh dan aktivis islam dari tuduhan sumir dan tidak berdasar, dan membebaskan dari tahanan.

6. Menyerukan dan mengajak kepada segenap kaum muslimin di bulan Ramadhan yang mulia ini untuk mendoakan para ulama, muballigh, tokoh dan aktivis Islam agar dijaga dan dilindungi oleh Allah SWT.

7. Meminta kepada Pers untuk bersikap fair, jujur, dan adil dalam pemberitaaan tentang Islam dan umat Islam.

8. Mengingatkan kepada pihak-pihak yang selama ini melakukan tuduhan keji kepada para ulama, tokoh, ormas dan umat Islam untuk segera bertaubat kepada Allah SWT.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, semoga pihak-pihak terkait dapat mengambil sikap terhormat sebagaimana mestinya.