Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Pedri Kasman mengatakan jika surat Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan kepada Ketua PN Jakarta Utara untuk melakukan penundaan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terkait dengan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat tidak patut.

Menurut Pedri, langkah yang dilakukan Kapolda Metro justru bisa bernuansa politis. Padahal menurut Pedri, pihak yang seharusnya bisa melakukan upaya penundaan tersebut bukanlah Kapolda, melainkan pihak-pihak yang terkait saja.

“Penundaan sidang hanya bisa dilakukan atas permintaan pihak terkait. Dalam hal ini JPU, terdakwa dan Majelis hakim sendiri. Di luar itu tidak patut meminta penundaan atau permintaan apa pun,” kata Pedri kepada Redaksikota, Jumat (7/4/2017).

Salah satu pihak pelapor kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok tersebut mengakui, jika pihaknya bisa memahami posisi Kapolda sebagai pimpinan institusi yang bertanggung jawab terkait dengan keamanan. Hanya saja, jika unsur penundaan tersebut hanya masalah Pilkada saja, Pedri menganggap ini adalah bentuk dari upaya intervensi khusus dari aparat keamanan sendiri.

“Tapi penundaan dengan alasan Pilkada justru bisa bernuansa politis. Apalagi Polda mengaitkannya dengan kasus Anies dan Sandi. Ini terkesan seperti mau bargaining, jadinya sangat politis,” tukasnya.

Lebih lanjut, Pedri beranggapan jika memang Polda ingin situasinya tetap nyaman, seharusnya Ahok sudah ditahan dengan berbagai argumentasi hukum yang dianggapnya sudah memenuhi sayarat.

Pun demikian, ia menyerahkan seluruhnya kepada majelis hakim yang memiliki otoritas terkait dengan kebijakan masalah ini. Ia juga meminta agar Polri maupun instansi lainnya tidak memberikan intervensi apapun terhadap proses jalannya persidangan terhadap Ahok.

“Institusi lain termasuk polri kita harapkan tidak mencampuri peradilan,” tandasnya. [mib]