Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

Redaksikota – Presiden Joko Widodo dianggap melanggar peraturan sebab menerima petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai persatuan Indonesia (Perindo) di Istana negara.

Bahkan polemik ini berbuntut pada laporan ACTA ke Ombesmen RI atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Menanggapi hal itu Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshidiqe mengatakan, bahwa penerimaan kunjungan parapol ke istana negara sama sekali tidak melanggar aturan dan hal tersebut sah menurut hukum yang berlaku.

“Itu sah-sah saja. Yang penting partainya mengajukan permohonan gak?,” kata Jimly saat ditemui di kantornya di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

Sebagai kelapa negara kata Jimly, Jokowi memiliki hak penuh untuk menerima siapa saja yang ingin bertandang ke istana negara baik tamu dari sesama poltisi maupun dari masyarakat biasa.

“Masak hanya partai yang mendukungnya saja. Tidak bisa begitu,” kata Jimly.

Ketua umum ikatan Cendekiawan se-Indonesia itu menilai sebagai presiden, Jokowi dinilai sangat terbuka. Dia mengatakan Jokowi menempatkan dirinya sebagai pemimpin semua lapasan masyarakat bukan sebagai pemimpin bagi segelintir golongan saja.

“Jokowi terbuka karena presiden bagi semua. Jika misalnya ada surat permohonan dari partai A, ya harus diterima. Kalau tak diterima bisa menimbulkan kecemburuan. Misalnya partai Gerindra (Prabowo Subianto) dan PKS (Sohibul Iman) kan juga pernah ke Istana bertemu Presiden, karena dia presiden bagi semua,” papar mantan Ketua MK itu.

Selian itu Jimly mengatakan pertemuan dua partai politik dengan Jokowi di istana tersebut juga diyakininya atas permintaan parpol yang bersangkutan bukan permintaan yang datang dari Jokowi.

“Yang penting bukan Presiden yang ingin bertemu. Kalau partai yang ingin bertemu kita gak tau dia ngomongin apa. Yang penting jangan bicarakan soal kepentingan prbadi dan politik,” tutupnya.[rel]